APBN 2024 Jadi Penyangga Ekonomi Jawa Tengah di Tengah Gejolak Global

TRIBUNJATENG.COM – APBN 2024 di Jawa Tengah menjadi penyangga ekonomi saat gejolak global membuat kondisi perekonomian tak menentu.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya.

Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah dirancang untuk menghadapi dinamika ekonomi global serta mendorong kemajuan di tingkat domestik, termasuk di Jawa Tengah.

Menurutnya, dalam situasi gejolak global, APBN 2024 dioptimalkan sebagai penyangga (shock absorber) untuk melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung agenda pembangunan di Jawa Tengah secara maksimal.

Baca juga: Antisipasi Permasalahan Ekonomi Global 2025, Pemkot Semarang Stimulasi dari Belanja Pemerintah

Ekonomi Jawa Tengah Tetap Resilien

Bayu menyampaikan bahwa ketidakpastian global pada 2024 masih tinggi akibat faktor-faktor seperti El Nino, tensi geopolitik, dan perlambatan ekonomi global.

Namun, ekonomi Indonesia, termasuk Jawa Tengah, tetap menunjukkan ketahanan.

“Jawa Tengah terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 4,93 persen (year on year). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,87,” ungkapnya.

Sementara itu inflasi pada Desember 2024 tercatat sebesar 0,57 % (month to month), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,26 % . 

Kinerja Fiskal Optimis

Terkait kinerja fiskal, Bayu menjelaskan bahwa hingga Desember 2024, penerimaan APBN di Jawa Tengah mencapai Rp122,2 triliun atau 101,94?ri target Rp119,88 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBN sebesar Rp114,46 triliun atau 96,05?ri pagu, tumbuh 4,99 % dibanding tahun sebelumnya.

“Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Jawa Tengah mencapai Rp44,63 triliun atau 91,59?ri pagu, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp69,83 triliun atau 99,13?ri pagu,” terangnya.

Di sisi lain, kinerja APBD Jawa Tengah juga mencatatkan realisasi positif dengan pendapatan daerah mencapai Rp109,85 triliun atau 94,81?ri target. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp106,44 triliun atau 88,81 % .

“Kontribusi realisasi TKDD terhadap pendapatan APBD mencapai Rp69,83 triliun atau 64,15?ri total pendapatan daerah. Ini menunjukkan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan di Jawa Tengah,” tambah Bayu.

Dorongan untuk UMKM dan Pengawasan Perdagangan Ilegal

Bayu juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui APBN turut mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).

“Hingga 31 Desember 2024, realisasi penyaluran KUR di Jawa Tengah mencapai Rp48,62 triliun atau tumbuh 11,13 % dibanding tahun sebelumnya. Ini mencakup 956 ribu debitur, dengan penyaluran terbesar di Kabupaten Pati sebesar Rp2,91 triliun. Sementara itu, realisasi UMi mencapai Rp1,44 triliun dengan pertumbuhan 17,09 % untuk 309 ribu debitur, terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp104,30 miliar,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap perdagangan ilegal yang berdampak pada sektor industri, khususnya tekstil. Bayu menjelaskan bahwa sepanjang 2024, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY berhasil mengamankan barang ilegal senilai Rp308,45 miliar dan mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp117,72 miliar.

“Sinergi antara Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI, dan kementerian terkait terus diperkuat untuk memberantas barang selundupan dan impor ilegal. Ini penting untuk melindungi industri dalam negeri dan mencegah pemutusan hubungan kerja akibat persaingan tidak sehat,” ujarnya.

Fokus Fiskal 2025

Menutup keterangannya, Bayu menegaskan bahwa kebijakan fiskal APBN 2025 akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“APBN 2025 untuk Jawa Tengah telah dialokasikan sebesar Rp105,72 triliun, dengan porsi TKD mencapai 66,60 % . Belanja TKD juga mengalami peningkatan 2,09 % menjadi Rp70,41 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Selain itu, Bayu menyebutkan bahwa Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Melalui kebijakan ini, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi pada beberapa jenis belanja agar alokasi anggaran lebih optimal.

“Kinerja APBN 2024 tetap sehat dan kredibel, menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah. Dengan modal tersebut, kami optimis APBN 2025 dapat dijalankan dengan baik untuk menghadapi tantangan global serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkas Bayu. (*)