Pakar Hukum Tata Negara Dr. Junaidi Beri Tanggapan 100 Hari Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

TRIBUNJATENG.COM- 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sorotan. di Kantor Tribun Jateng telah hadir Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus menjabat Wakil Rektor III Universitas Semarang yang akan berbincang dengan Iswidodo selaku News Manager Tribun Jateng.

Berikut hasil wawancara Iswidodo dengan Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H

100 hari kinerja pemerintah Prabowo-Gibran hasil survei litbang kompas menunjukkan kepuasaan publik sekitar 80,79 persen, bagaimana tanggapan anda?

Kalau hasil tersebut sangat menarik dari berbagai sisi. Apakah hasil tersebut menyorot kepada figure Prabowo atau kinerja progra kerja atau para menterinya. Kalau lihat era Pak Jokowi tahun 2015, hasil Litabng Kompas sekitar 60 persen. Sehingga dengan hasil ini sangat signifikan. Menurut saya hasil survei ini karena sosok figure Pak Prabowo.

Apakah masyarakat sangat yakin dengan pemerintahan Prabowo?

Proses stabilitas harus dominan dari pemerintah termasuk stabilitas keamanan dan ekonomi. Sehingga 100 hari ini harus menciptakan kepercayaan publik. Karena hasil ini menentukan kepercayaan publik 5 tahun ke depan.Presiden tidak mungkin bicara detail dan berbicara salah. Maka menteri bertugas membantu sehingga menerjemahkan kebijakan dari presiden. Maka antar kementerian harus punya harmonisasi dan tidak tumpang tindih.

Dari hasil survei itu, ada 20 persen yang menyebut masyarakat tidak puas. ini harus dicermati aspek-aspek apa saja yang kurang puas. Misal tidak puas dalam soal menyelesaikan hajat hidup orang banyak, kementerian harus hati-hati. Terutama soal keamanan yang merupakan tugas TNI dan Polri agar citranya juga baik.

Presiden memangkas perjalanan dinas, tapi Presiden sering berkunjung ke luar negeri, bagaimana pendapat anda?

Saya sependapat. Para menteri sudah lama menjadi pejabat dan mereka punya potensi. Jika Presiden melakukan kunjungan dinas ke luar negeri, maka membawa nama Indonesia dan kementerian mampu menerjemahkan itu. Jadi para menteri bisa mengambil inisiatif dari kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri.

Bagaimana menurut anda terkait janji Pak Prabowo yang akan meneruskan program Pak Jokowi?

Dalam kebijakan periodesasi pemerintahan berbeda- beda itu lumrah termasuk kebijakan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kebijakan kita selama ini terfokus dalam rencana pembangunan rencana jangka panjang nasional yang ditergaetkan 2045 yang ditegaskan sebagai asa cita menuju Indonesia emas 2025. Sehingga pola yang dikerjakan Pak Jokowi menuju Indonesia emas 2045 dilakukan oleh Pak Prabowo dengan makan sehat untuk anak-anak. Jika nanti dievaluasi yang sah-sah saja. 

Apakah Pak Prabowo berhak mengadakan resuffle?
Menurut saya presiden berwewenang untuk resuffle agar pemerintahan berjalan maksimal. Tapi biasanya awal pembentukan kabinet ada kepentingan-kepentingan politik karena setelah pemilu. Paling penting adalah mengefektifkan kebijakan yang beroerientasi pada kebijakan masyarakat.

Program swasembada pangan dan berusaha meningkatkan daya beli masyarakat di pemerintahan Prabowo-Gibran ini seperti apa?

Kebijakan soal pangan belum dirancang maksimal karena pemerintah lebih fokus ke pertambangan, energi dan lainnya. Padahal Vietnam sudah melakukan banyak pencapaian. Soal pupuk, harga komoditas pertanian dan swasembada pangan harusnya dirancang secara maksimal.

Daya beli masyarakat bisa ditingkatkan dengan usaha pemerintah melakukan kemudahan-kemudahan, menstabilkan harga dan menciptakan lapangan kerja. Ke depan pemerintah harus lebih berinovasi terkait kebijakan yang berdampak pada efektivitas kementerian.