LLDIKTI Wilayah VI Jateng Gandeng Perguruan Tinggi Swasta Mencegah Aksi Radikalisme dan Intoleran

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Mencegah radikalisme dan intoleran di lingkungan kampus, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah gandeng mantan narapidana teroris pada pertemuan dengan perguruan tinggi swasta, Selasa (18/2/2025).

Pertemuan yang digelar di Hotel Patra Jasa  dilakukan   penandatangan komitmen bersama antara LLDIKTI Wilayah VI dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani).

Plt Kepala LLDIKTI Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Bhimo Widyo Andoko menyampaikan rapat koordinasi itu untuk mempererat sinergi antara PTS dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu  untuk mencapai tujuan bersama diperlukan persatuan yang kuat.

"Program-program di 2025 itu kita bisa sinergi dan satu langkah. Walaupun mungkin ini tantangan ke depannya berat ya, dengan komitmen tadi harapannya bisa sinergi bersama,” ujarnya.

Menurutnya, komitmen yang dilakukan LLDIKTI untuk menciptakan kampus  aman. Selain Itu untuk  mengedepankan program anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

“Kampus-kampus banyak sekali  teridentifikasi anti toleransi, ini (komitmen) adalah usaha kami di LLDDIKTI Wilayah VI untuk mensinergikan satu gerakan kita anti intoleransi,” tegasnya.
 

Ia mengatakan kampus memiliki peran strategis membentuk karakter mahasiswa. Oleh sebab itu Perlu dilakukan penguatan moderasi beragama serta pemahaman kebangsaan menjadi aspek penting. Selain itu, sinergi dengan kepolisian juga menjadi langkah pencegahan. Pihaknya memastikan  mahasiswa di bawah PTS naungan LLDIKTI Wilayah VI terhindar dari kegiatan intoleransi. 

"Kami  menjamin bahwa anak-anak kita yang berkuliah di kampus-kampus ini aman, dan nyaman berada di kampus. Tanpa adaangguan dalam intoleransi,” tuturnya.

Ketua Yayasan Persadani Jateng Sri Puii Siswo Mulyanto mengatakan kampus  menjadi tempat yang rawan aksi terorisme. Tindakan radikalisme di perguruan tinggi ini sudah ditemukan sejak lama, di era tahun 1990-an.

“Karena itu (tindakan terorisme) sudah lama, bahkan dulu di salah satu kampus swasta malah dosennya terpapar. Berarti kampus ini memang rawan ke arah situ (tindakan intoleransi),”  ujarnya.

Ia menerangkan alasan mahasiswa maupun dosen melakukan tindakan intoleransi bermacam-macam.  Terlebih perilaku mahasiswa tak lepas dari kebijakan pemerintah. 

“Intelektual mahasiswa itu membutuhkan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kekritisannya di dalam melihat situasi yang terjadi di negeri ini. Maka salah satu pemantik biasanya itu juga para perilaku pejabat negara yang korup. Makanya memang dunia terorisme ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari masalah negara,” tandasnya. (rtp)