"Bukan Cari Laba" Jokowi Buka Suara Soal Polemik Kereta Cepat Woosh yang Terus Merugi

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Presiden ke-7 RI, Jokowi menegaskan pembuatan Kereta Woosh, LRT, MRT dan Kereta Bandara dibuat untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek yang sudah sangat parah.

Sehingga kereta tersebut merupakan sebuah investasi dan tidak perlu memikirkan laba.

Jokowi mengatakan, kemacetan tersebut tidak hanya ketika ia menjadi presiden, namun sudah terjadi sejak 20-40 tahun yang lalu.

“kita harus tahu masalahnya dulu ya, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah.

Baca juga: Perbandingan Jarak Kereta Cepat Whoosh 150Km vs Land Bridge Arab Saudi 1.500Km, Tapi Anggaran Sama?

Baca juga: Daftar 3 Kabupaten di Jateng Jadi Opsi Lintasan Perpanjangan Kereta Cepat Whoosh Bandung-Surabaya

Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga macet parah,” ujarnya di Solo, Senin (27/10/2025).

Presiden yang menjabat dua periode tersebut mengatakan, negara rugi Rp 65 triliun per tahun.

“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, kerugian negara terkait kemacetan di sekitar Jabodetabek hingga Bandung sebesar Rp 100 triliun.

“Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,”katanya.

Dengan pertimbangan tersebut, Jokowi saat itu memutuskan untuk membangun MRT,LRT dan kereta cepat Woosh.

“Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, Kereta cepat, KRL, Kereta Bandara,” terangnya.

Mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu mengatakan, kebijakan itu diambil agar masyarakat bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi kerugian akibat macet.

“Nah, sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi, transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara. Sehingga kerugian itu bisa terkurangi,” katanya.

Jokowi mengatakan prinsip dasar transportasi massa, transportasi umum itu adalah layanan publik sehingga tidak perlu memikirkan laba.

“Kita itu bukan mencari laba. Jadi, transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment, pengurangan emisi karbon.