Wali Kota Semarang Ditahan KPK, KOMPAK-API: Ini Peringatan bagi Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jateng (KOMPAK-API) menyoroti kasus penahanan Wali Kota Semarang dan suaminya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Februari 2025.

KOMPAK-API menilai kejadian ini menjadi peringatan penting dalam upaya membangun budaya antikorupsi di Jawa Tengah.

Ketua KOMPAK-API, Suharsi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret kepala daerah tersebut.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Ini bukan hanya pukulan bagi masyarakat Semarang, tetapi juga bagi seluruh warga Jateng yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (20/2/2025).

Sebagai komunitas yang berfokus pada upaya preventif, KOMPAK-API terus berperan dalam menanamkan nilai-nilai integritas melalui pendidikan antikorupsi bagi aparat pemerintah dan masyarakat sipil.

Suharsi menekankan pentingnya pemahaman terhadap bahaya dan dampak korupsi, sehingga setiap individu memiliki kesadaran untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut.

Selain itu, KOMPAK-API turut aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan mendorong perbaikan sistem tata kelola pemerintahan agar celah penyimpangan dapat diminimalisir.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah aparat penegak hukum, termasuk KPK, dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Proses hukum harus berjalan tertib dan tetap menjaga asas keadilan bagi semua pihak,” tambahnya.

Menurutnya, kasus ini membuktikan bahwa korupsi masih menjadi ancaman nyata, meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan.

“Koruptor selalu mencari celah untuk menjalankan aksinya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun pemerintahan bersih harus dilakukan secara lebih masif dan solid,” tegasnya.

KOMPAK-API mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk memperkuat budaya antikorupsi mulai dari lingkungan terkecil.

“Masyarakat harus tetap kritis dan aktif dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas,” katanya.

Suharsi juga berharap kasus ini tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di Kota Semarang.

“Warga Jateng berhak mendapatkan pelayanan terbaik tanpa terkecuali. Aparatur pemerintah harus menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, KOMPAK-API berharap kepemimpinan kepala daerah yang baru dapat membawa semangat reformasi birokrasi yang lebih kuat.

“Kepala daerah baru membawa harapan baru bagi masyarakat. Kita harus terus mengawal agar Jateng semakin bermartabat, bebas dari korupsi, dan lebih sejahtera,” tutupnya.