APBN dan UMKM di Jawa Tengah Tunjukkan Tren Positif di Awal Tahun 2025

TRIBUNJATENG.COM – Perekonomian Jawa Tengah di awal tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang solid dan stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Hingga akhir Februari 2025, realisasi APBN di Jawa Tengah terus meningkat selaras dengan target yang ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif.

“Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,96 persen (yoy). Hal ini mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang kuat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis.

Baca juga: UMKM Cinta Batik: Hidupkan Kembali Motif Lawas Semarang Demi Kelestarian Budaya

Baca juga: Mudik Lebaran Diprediksi Dongkrak Ekonomi Jateng, UMKM Didorong Manfaatkan Peluang

Selain itu, stabilitas harga tetap terjaga dengan deflasi sebesar -0,78 % (mtm) pada Februari 2025, turun dari -0,46 % (mtm) di bulan sebelumnya.

Sementara itu, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih tinggi, terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 129,6, lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang berada di angka 126,4.

Daya Beli Petani dan Nelayan Terjaga

Sektor pertanian dan perikanan juga tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat di angka 113,01, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 100,97 pada Februari 2025. Meskipun sedikit menurun dari bulan sebelumnya, angka ini menunjukkan daya beli petani dan nelayan tetap stabil.

“Kesejahteraan petani dan nelayan di Jawa Tengah masih terjaga dengan baik. Hal ini menjadi indikasi bahwa sektor pertanian dan perikanan masih memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah,” kata Bayu.

APBN dan APBD Tetap Solid

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi penerimaan APBN Jawa Tengah hingga Februari 2025 mencapai Rp19,04 triliun atau 14,70?ri target. Penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak serta kepabeanan dan cukai, tercatat sebesar Rp17,81 triliun (14,38?ri target).

Sementara itu, penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,23 triliun atau 21,65?ri target.

“Di tengah tantangan seperti transisi implementasi CoreTax dan perubahan komposisi Wajib Pajak Cabang akibat implementasi NITKU, tren pertumbuhan masih tetap terjaga di beberapa pos penerimaan,” jelas Bayu.

Sementara itu, belanja APBN Jawa Tengah mencapai Rp16,58 triliun atau 15,90?ri pagu.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp2,81 triliun (8,27 % ), sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp13,77 triliun (19,57 % ).

APBD Jawa Tengah juga menunjukkan progres positif, dengan pendapatan daerah mencapai Rp17,03 triliun (15,06?ri target) dan belanja daerah sebesar Rp6,57 triliun (5,69?ri pagu). Kontribusi TKDD terhadap pendapatan APBD mencapai Rp13,77 triliun atau 80,86 % , yang menunjukkan besarnya peran pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.

“Kami optimistis kinerja APBN dan APBD di Jawa Tengah akan terus meningkat dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Bayu.

Dukungan untuk UMKM Terus Ditingkatkan

Pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).

Hingga 28 Februari 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp7,55 triliun kepada 152 ribu debitur, dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai penerima manfaat terbesar. Kabupaten Pati mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp426 miliar.

Sementara itu, realisasi penyaluran UMi mencapai Rp22 miliar untuk 2 ribu debitur, dengan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, dan hiburan sebagai sektor utama penerima manfaat. Kabupaten Jepara menjadi daerah dengan penyaluran tertinggi, mencapai Rp7,74 miliar.

“Dukungan pembiayaan yang semakin luas melalui KUR dan UMi terus mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat perekonomian daerah, serta menciptakan peluang usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bayu.

Selain itu, program familiarisasi CoreTax terus digencarkan melalui kelas pajak yang dapat diakses oleh Wajib Pajak. Langkah ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak, serta mendukung ekosistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien di Jawa Tengah.

Dengan berbagai pencapaian ini, pemerintah optimistis dapat mengelola APBN 2025 secara optimal, sekaligus mengantisipasi dinamika global guna memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah. (*)