Indonesia Dikejar Waktu Jelang Pemberlakuan Kebijakan Tarif Donald Trump, Ini Sikap Pemerintah

TRIBUNJATENG.COM – Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump segera diberlakukan.

Negara yang terkena termasuk Indonesia dikejar waktu untuk mencari solusi.

Pemerintah Indonesia pun menyampaikan sikap resmi terhadap kebjiakan Trump tersebut.

Selain itu sejumlah langkah lanjutan disiapkan.

Baca juga: Trump Tawarkan Pesangon 8 Bulan Gaji Bagi 2 Juta PNS AS yang Resign, Hemat Rp 1,6 Kuadriliun

Pada Minggu (6/4/2025), pemerintah menggelar rapat virtual yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat membahas respons atas kebijakan tarif AS.

Rapat itu diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta sejumlah wakil menteri dan perwakilan kementerian/lembaga.

Sebelumnya, Trump mengumumkan kebijakan tarif terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, pada Kamis (3/4/2025).

Dalam pengumuman tersebut, produk asal Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen.

Kebijakan serupa juga diterapkan ke 180 negara lain, dengan besaran tarif bervariasi.

Sejumlah negara menyiapkan langkah balasan sebelum kebijakan tarif Trump berlaku pada 9 April 2025.

Namun, Airlangga menegaskan Indonesia tidak akan merespons dengan retaliasi.

Pemerintah memilih jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi yang saling menguntungkan.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan. Komunikasi juga dijalin dengan United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang AS, dan negara mitra lainnya.

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

Pendekatan ini mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan dagang kedua negara.

Pemerintah juga ingin menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Dampak tarif AS terhadap sektor industri padat karya juga jadi perhatian.

Termasuk industri apparel dan alas kaki yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui insentif yang tepat sasaran guna menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha,” ujar Airlangga.

Baca juga: Tertekan Sentimen Tarif Trump, IHSG Dihantui Aksi Jual pada Perdagangan Besok

Undang asosiasi dan cari pasar baru

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengiriman surat resmi ke AS terkait penerapan tarif baru.

Tim pemerintah tengah merumuskan respons dalam kerangka deregulasi. Airlangga mengatakan surat akan dikirim sebelum tenggat 9 April 2025.

Pemerintah juga terus mengajak asosiasi pelaku usaha untuk merumuskan strategi bersama.

Forum sosialisasi dan penjaringan masukan dijadwalkan digelar Senin (7/4/2025).

“Seluruh industrinya akan diundang untuk memberikan masukan, terutama yang terkait ekspor dan sektor padat karya,” kata Airlangga.

Selain merespons kebijakan AS, pemerintah juga menyiapkan strategi menghadapi pembukaan pasar Eropa. Kawasan ini merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan AS.

“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, kajian mendalam terus dilakukan terhadap dampak fiskal dari setiap kebijakan yang dipertimbangkan.

Evaluasi dilakukan agar kebijakan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan menjaga stabilitas APBN jangka menengah dan panjang.

(Kompas.com)