Pengusaha Mebel Sebut Masih Ada Peluang Di Balik Kebijakan Tarif Trump

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pengusaha mebel di Jawa Tengah menyebut masih ada peluang di balik kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen.

Bos PT Kota Jati Furindo yang sekaligus mantan ketua DPD Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) jepara periode 2021-2024 Antonius Suhandoyo mengungkapkan, meskipun kebijakan tersebut terlihat menantang, ada sisi yang dapat dimanfaatkan oleh industri mebel Indonesia.

Handoyo menjelaskan, terdapat beberapa celah di mana produk-produk dari Indonesia, seperti hasil mineral, hasil bumi, farmasi, dan kayu, dapat mendapatkan pengecualian dari kebijakan tersebut.

Baca juga: Jadwal dan Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur UM-PTKIN 2025 du UIN Saizu Purwokerto

Baca juga: Polresta Solo Amankan Dua Warga Klaten Bawa Paket Sabtu

"Ini menjadi pintu atau jendela yang cukup menggembirakan. Namun, kita harus jeli dalam melihat kebijakan ini dan memperhatikan setiap klausul yang ada dalam kebijakan Trump," katanya saat dihubungi Tribun Jateng, kamis (9/4/2024).

Handoyo melanjutkan, kondisi saat ini, penting untuk melakukan koordinasi dengan buyer, guna menyusun langkah-langkah yang lebih strategis.

Ia menilai, dari kebijakan tarif Trump, seharusnya membentuk sebuah rencana strategis yang akan menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak dalam transaksi B2B.

"Jadi tidak serta-merta kebijakan resiprokal tarif mematikan. Kalau dilihat secara positif, itu bisa membangun apa yang harus kita tingkatkan dari sisi efisiensi, dari sisi pricing policy, bagaimana kita mengadopsinya supaya kompetif," katanya.

Handoyo juga memaparkan situasi di mana buyer sebenarnya telah meminta harga diturunkan sebelum pengumuman Trump. Negosiasi dari buyer, untuk melakukan koreksi harga sebagai akibat dari kenaikan tarif impor.

"Yang masih belum jelas justru langkah pemerintah Indonesia. Setelah kemarin kita coba untuk telaah lebih dalam, kemungkinan yang akan terjadi, seperti menurunnya daya saing produk dari Indonesia sebagai akibat dari kenaikan tarif impor.

Itu yang jadi problem utamanya, sehingga produk Indonesia yang dipasarkan di US itu akan mengalami kenaikan harga, karena daya beli masyarakat di sana kan turun," ungkapnya.

Handoyo di sisi itu menekankan, penting untuk tidak bereaksi tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan implikasi dari kebijakan yang diterapkan, karena kebijakan ini merupakan keputusan pemerintah AS sebagai negara importir.

"Kami harus mencermati bagaimana dampak kebijakan ini terhadap furnitur dan produk lainnya, karena semua produk yang diimpor di AS akan mengalami hal yang sama dengan diterapkannya tarif resiprokal ini," katanya.

Dia melanjutkan jika efisiensi dapat ditingkatkan dan daya saing tidak terganggu, maka perusahaan tidak akan mengalami penurunan produktivitas.

"Jika ada keterlambatan pengiriman, apalagi dengan menurunnya daya saing, buyer juga bisa mencabut komitmennya.

Ini kalau kita pandang sebagai cambuk yang positif, membuat kita semakin aware betapa ganasnya sebuah perekonomian atau bisnis kalau kita tidak cermat dalam melakukan bisnis atau usaha itu," jelasnya.

Ia lebih jauh menilai, keputusan untuk membatalkan atau melanjutkan pemesanan tergantung pada negosiasi antara perusahaan eksportir dan importir.

"Kalau buyer di AS memang membutuhkan produk dari kita, mereka tidak akan membatalkan order, meski harganya naik. Mereka pasti akan tetap ambil, meskipun harus menjual dengan harga yang lebih tinggi," imbuhnya. (*)