Bersama Yayasan Buddha Tzu Chi, Pemkab Banyumas Bakal Renovasi 500 Unit RTLH di Tahun 2025

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas tahun ini akan melakukan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 500 unit. 

Pemkab akan menggandeng kerjasama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi. 

Pemkab Banyumas terus menunjukkan komitmennya dalam upaya dalam memastikan warganya memiliki hunian yang layak. 

Kepastian tersebut disampaikan pada saat zoom meeting bersama direktur jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Brigjen Azis Andriansyah, perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Andri, Kepala Disperakim Jateng Arief Jatmiko, Bupati Banyumas, Asekbang, serta Kepala Bappeda Banyumas, Sabtu (19/4/2025).

"Alhamdulillah, kesepakatan dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, Banyumas mendapatkan kuota bantuan RTLH sebanyak 500 unit," ujar bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis, Minggu (20/4/2025).

Kuota sebanyak 500 unit RTLH akan direnovasi di tahun 2025 ini. 

Terkait kepastian waktunya nanti akan dilakukan komunikasi lebih lanjut. 

Sebelum realisasi, nantinya akan ada perwakilan tim yang akan datang ke Banyumas untuk melakukan verifikasi faktual dari yang kita ajukan dipilih.

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab juga mengusahakan untuk kolaborasi dengan pihak lain. 

Sehingga untuk penanganan RTLH di Banyumas bisa dilakukan percepatan.

"Alokasi dari APBD juga ada, tapi untuk ekselerasi kita juga gandeng pihak-pihak lain, jadi sistem gotong royong. 

Saya sampaikan terimakasih kepada Yayasan Tzu Chi yang telah membantu Pemda Banyumas,"terangnya. 

Melalui zoom meeting, Brigjen Azis Andriansyah menyampaikan, perihal ini sudah clear and clear. 

Tayasan Buddha Tzu Chi, yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia, akan memberikan dukungan pelaksanaan renovasi, bekerja sama langsung dengan tim dari Pemkab Banyumas.

"Kerja sama ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga sosial dalam menangani persoalan kemiskinan secara holistik dan berkelanjutan," jelasnya.