Anggota DPD RI Muhdi Tekankan Pentingnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

"Jadi ketika program misalnya sudah ditentukan di pusat maka pusat itu juga harus menentukan programnya babarengan. Jangan hanya program diserahkan, tetapi SDM gak diserahkan kemudian anggaran tidak diserahkan," ujarnya.

Jika kondisi seperti itu, maka program tidak bisa dieksekusi, seperti contohnya program yang ada sekarang masih tumpang tindih.

Ditambah lagi, para kepala daerah banyak yang masih baru.

"Program-program yang katakanlah pemerintah sudah bikin tapi sebetulnya belum siap. Nah di daerah juga akhirnya menimbulkan banyak ketimpangan. Tumpang tindih bisa teratasi kalau kita melakukan koordinasi komunikasi sinkronisasi," pungkasnya. (*)

Baca juga: Penataan Ulang OPD di Lingkungan Pemprov Jateng Diharapkan Beri Dampak Positif bagi Masyarakat