Berita Semarang
Anggota DPD RI Muhdi Tekankan Pentingnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Dr Muhdi menekankan pentingnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penulis: hermawan Endra | Editor: M Syofri Kurniawan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota DPD RI, Dr Muhdi, menekankan pentingnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Upaya tersebut dinilai akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Muhdi saat acara Serap Aspirasi Masyarakat DPD RI di Kampus 4 UPGRIS, Senin (21/4).
Baca juga: Hari Kartini, Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Pemangku Kepentingan untuk Penuhi Hak-Hak Perempuan
Mengusung tema "Hubungan Pusat dan Daerah (Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah)" acara dihadiri oleh berbagai kalangan seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), guru, mahasiswa, dan pemerhati kebijakan publik.
Menurut dia, untuk mewujudkan itu, regulasi memiliki peran penting dalam implementasi desentralisasi.
Sebab, kebijakan pemerintah pusat tentu harus saling selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.
Muhdi menjelaskan serap aspirasi dilakukan tidak hanya untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan yang sudah ada.
Akan tetapi juga untuk mengumpulkan masukan dalam penyusunan peraturan baru agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan konstitusi.
Menurutnya, partisipasi yang luas sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.
“Kami ingin mendapatkan aspirasi masyarakat, baik terkait pelaksanaan peraturan yang ada, maupun sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan ke depan. Termasuk memastikan agar aturan tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Dikatakannya bahwa segala regulasi yang dibuat, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, termasuk peraturan daerah juga harus selaras dengan Undang-Undang.
“Penting bagi kami untuk menangkap berbagai persoalan yang ada saat ini, termasuk potensi distorsi yang bisa mengganggu pelaksanaan amanat UUD 1945, khususnya terkait kebijakan desentralisasi dan otonomi,” paparnya.
Apalagi, kata dia, nantinya akan ada perubahan terkait Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga masukan dari seluruh komponen masyarakat di daerah sangat penting.
Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono yang hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut mengingatkan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
Keduanya harus saling mensupport program.
| Awas! Penyakit Mengintai Warga Semarang Pascabanjir: Ada Ancaman Diare hingga Leptospirosis |
|
|---|
| Kepanikan Slamet, Istri Hendak Melahirkan Puskesmas di Semarang Malah Tak Ada Petugas |
|
|---|
| Hadir di Undip Semarang, Menteri HAM RI Natalius Pigai Dorong Mainstreaming HAM di Kampus |
|
|---|
| Mahasiswa Polines Sapu Bersih Juara di Ignite Future Fest 2025 Universitas Mataram |
|
|---|
| KONI Kota Semarang Ajak Semua Pihak Bersinergi Sukseskan Porprov Jateng XVII |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.