Video Warga Lereng Gunung Merapi-Merbabu Gugat Praperadilan Kapolda Jateng dan Dishub Jateng

Pihaknya telah melaporkan berulang kali aktivitas tambang ilegal tersebut ke berbagai pihak baik pemerintah daerah, provinsi maupun dan aparat penegak hukum. 

"Saya sudah melapor ke Kapolda Jateng sebelumnya (Ahmad Lutfi) Gubernur Jateng (Ganjar Pranowo) tapi kondisi masih sama saja. Tambang ilegal masih beraktivitas. Bahkan, mereka melakukan penambangan secara blak-blakan," ujarnya kepada Tribun di Kota Semarang.

Menurut Hindratno, aktivitas tambang ilegal di Magelang sudah cukup parah yakni dengan melakukan pengerukan dengan kedalaman lebih dari 15 meter.

Pengerukan sedalam itu berdampak pada kerusakan sumber mata air.

Kemudian hal itu berpengaruh pada debit air sungai yang akan akan kering. 

Lebih jauh, nantinya berpengaruh pada sektor pertanian pedesaan akan mati

"Miris, ekonomi pedesaan terdampak pada tambang ilegal yang hanya dinikmati  oleh segelintir orang. Terutama orang-orang pusat," bebernya.  

Selain merusak sektor pertanian dan mata air, Hindratno menyebut tambang ilegal juga merusak jalur evakuasi erupsi Gunung Merapi yang dibangun pemerintah.

Bangunan itu dirancang untuk memudahkan warga menyelamatkan diri di kala bencana terjadi di lereng merapi. 

Namun, faktanya jalur itu digunakan sebagai jalan tambang. 

"Padahal merapi kalau meletus bisa sewaktu-waktu. Nanti bila terjadi hal itu siapa yang bertanggungjawab?," ungkapnya.

Penasihat LSM Sapu Jagad Fatnan mengungkapkan, jalur evakuasi rusak akibat aktivitas tambang. 

Dia mengingatkan pemerintah agar memberantas tambang agar tidak merusak jalur evakuasi erupsi Gunung Merapi.

Pemberantasan aktivitas tambang juga akan menyelamatkan jalur alami lahar dingin Merapi yakni di sejumlah aliran sungai yang kini sedang ditambang di antaranya Sungai Lamat.

"Kalau kawasan atas ditambang secara membabi buta, kami takut ketika erupsi Merapi lahar dingin bisa menerjang kawasan  Muntilan yang mana di situ banyak aktivitas warga seperti rumah sakit, sekolah, pondok pesantren, dan lainnya, lagi-lagi warga yang harus menanggung dampaknya," katanya.