Pemkot Semarang Sambut Baik Rekomendasi UK PACT dan ITDP dalam Pengembangan Koridor Hijau

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyambut baik rekomendasi UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia terkait pengembangan koridor hijau. Pemkot telah menerima hasil kajian Pengembangan koridor hijau tersebut. 

Kajian hijau ini telah dipaparkan oleh Direktur ITDP Asia Tenggara, Gonggomtua Sitanggang kepada Bappeda Kota Semarang, dan sejumlah instansi terkait. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Budi Prakosa menyampaikan, Kota Semarang berkomitmen terhadap pengembangan transportasi berkelanjutan sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang menetapkan alokasi anggaran minimal 5 persen dari APBD untuk sektor transportasi. 

Baca juga: Skenario PSIS Semarang Lolos Dari Degradasi saat Laga Melawan PSS Sleman, Bergantung Hasil Tim Lain

Baca juga: Sederet Tempat Persinggahan Biksu Thudong di Semarang, Dari Masjid, Mall, Hingga Diler Mobil

“Pemerintah Kota Semarang menyambut baik rekomendasi ITDP dalam pengembangan Koridor Hijau yang sejalan dengan arah pembangunan kota, termasuk di dalamnya adalah pengembangan jalur khusus (dedicated line) BRT dan infrastruktur transportasi tidak bermotor,” ujar Budi, dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025). 

Berdasarkan kajian, rute uji coba bus listrik di Semarang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 42,9 persen per tahun. Konsep koridor hijau adalah konsep transportasi yang dirancang untuk mengintegrasikan langkah-langkah kebijakan yang memprioritaskan mobilitas rendah emisi di rute-rute kota yang telah ditentukan. 

Konsep ini mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi massal, dengan tujuan mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara. 

Strategi utama meliputi perluasan transportasi umum dan fasilitas yang dapat diandalkan, peningkatan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda, pengelolaan parkir yang efektif, dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Plt Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antar Moda dari Direktorat Jenderal Integrasi dan Transportasi Multimoda, 
Sigit Irfansyah mengatakan, komitmen Kota Semarang dalam memperkuat pendanaan transportasi melalui regulasi yang jelas perlu diapresiasi dan dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota lain, khususnya di bodetabek, dalam mendorong sistem mobilitas yang berkelanjutan. 

“Dalam lima tahun ke depan, diharapkan semakin banyak koridor angkutan umum yang berkembang, dengan peningkatan kualitas layanan, pembangunan jalur sepeda, kebijakan parkir yang lebih efektif, dan sistem transportasi yang terintegrasi. Semoga program ini dapat dieksekusi dengan baik, dan ITDP akan terus mendampingi Kota Semarang dalam perjalanan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan komitmennya terhadap mobilitas perkotaan berkelanjutan dengan mengalokasikan setidaknya 5 persen dari APBD-nya untuk menyubsidi layanan angkutan umum dan memperkenalkan Trans Semarang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024. Komitmen ini menempatkan Semarang sebagai kota percontohan dalam memajukan inisiatif Koridor Hijau.

Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughlin menambahkan, Inggris berkomitmen untuk mencapai target iklim yang ambisius, termasuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius guna memastikan bumi yang layak huni. Mendukung pengembangan Koridor Hijau untuk kota-kota berkelanjutan, seperti yang ada di Semarang, sangatlah penting untuk misi ini. 

“Kami yakin inisiatif ini akan membantu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau, lebih inklusif, dan terhubung, sehingga meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat,” ujarnya.

Dalam jangka pendek, pengembangan Koridor Hijau akan memprioritaskan persimpangan Koridor Trans Semarang I dan IV yang direkomendasikan sebagai rute uji coba bus listrik.

Pemerintah Kota Semarang akan fokus dalam menyusun regulasi, meningkatkan kualitas armada dan layanan, revitalisasi halte bus untuk aksesibilitas yang lebih baik, dan penguatan kebijakan pengelolaan parkir.

Sementara itu, Direktur ITDP Asia Tenggara, Gonggomtua Sitanggang menegaskan, transportasi umum saja tidak cukup untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara di kota. Aksesibilitas, inklusivitas, dan kebijakan yang mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi juga diperlukan.