Undip Tegaskan Komitmen Pemerataan Dokter Spesialis hingga ke Daerah 3T

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) menegaskan komitmennya membantu pemerintah dalam percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

Dekan FK Undip, Yan Wisnu Prajoko menegaskan, Undip sudah memiliki 21 program studi spesialis, yang terdiri dari 19 program spesialis satu dan 2 program subspesialis.

“Setiap tahun, FK Undip meluluskan sekitar 300 sampai 500 dokter spesialis maupun subspesialis. Ini bentuk nyata dukungan FK Undip untuk mengatasi masalah jumlah maupun distribusi dokter spesialis di seluruh Nusantara,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

Yan menambahkan, Undip siap mengikuti arahan Kementerian Pendidikan Tinggi serta kementerian terkait lain dalam percepatan pendirian prodi spesialis baru.

“FK Undip tidak hanya mengembangkan prodi sendiri, tapi juga siap mendampingi fakultas kedokteran lain yang akan mendirikan prodi spesialis. Itu penting untuk pemerataan,” katanya.

Sebelumnya, persoalan kekurangan dokter spesialis ini juga mengemuka dalam Diskusi Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (IKA Medica), Sabtu (27/9) lalu “Akselerasi Pemenuhan dan Distribusi Dokter Spesialis di Indonesia: Strategi, Sinergi, dan Solusi”. Ajang tersebut juga merupakan rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) 2025.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kemenkes, Yuli Farianti, menyampaikan, kebutuhan dokter spesialis bukan berarti mengabaikan upaya promotif dan preventif. Namun, keberadaan tenaga spesialis menjadi sangat penting ketika masyarakat sudah didiagnosis dengan penyakit kronis.

“Kita butuh dokter spesialis agar ketika pasien ditemukan diabetes atau hipertensi, bisa segera ditangani dengan baik supaya tidak sampai berlanjut ke kondisi yang lebih parah, misalnya harus menjalani dialisis,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan Kemenkes yang mengacu pada rasio jumlah penduduk dan epidemiologi penyakit, Indonesia saat ini diperkirakan masih kekurangan 70 ribu dokter spesialis.

"Produksi kita baru sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, gap-nya masih jauh sekali," ujarnya.

Yuli menambahkan, kekurangan paling besar terjadi di wilayah timur Indonesia.

"Papua, Maluku, dan NTT itu masih sangat kurang untuk tujuh spesialis dasar. Dari peta kebutuhan yang kami susun, masih banyak rumah sakit di daerah tersebut yang belum terpenuhi tenaga spesialisnya," paparnya.

Untuk mengatasi hal ini, Kemenkes menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, memperluas akses rekrutmen melalui program beasiswa, baik dari LPDP maupun kementerian/lembaga lain.

Kedua, mempercepat pendidikan dengan dua model sekaligus, yaitu berbasis universitas (university base) dan berbasis rumah sakit (hospital base). Ketiga, menerapkan penugasan khusus bagi dokter spesialis di daerah yang mengalami kekosongan.

Selain itu, Kemenkes juga menyiapkan program peningkatan kapasitas bagi dokter yang sudah spesialis melalui fellowship di dalam maupun luar negeri.