100 Sejarawan Kaji Ulang Sejarah RI, Istilah 350 Tahun Dijajah Akan Dihapus Jelang HUT ke-80 RI

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan keterlibatan 100 sejarawan dari berbagai universitas di Indonesia dalam proyek besar penulisan ulang sejarah Indonesia.

Salah satu poin penting yang menjadi fokus adalah penghapusan istilah "350 tahun dijajah" dari narasi resmi sejarah nasional.

Menurut Fadli, proyek ini tengah berjalan dan akan menjadi dokumen sejarah resmi yang dapat dijadikan bahan ajar di dunia pendidikan.

Penulisan ulang ini dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

"Kita tidak mulai dari nol. Kita akan menyempurnakan sejarah nasional Indonesia yang telah ada, seperti edisi tahun 1984 dan 2012," jelas Fadli.

Narasi Lama Dikaji Ulang: Bukan Semua Wilayah Dijajah 350 Tahun

Fadli Zon menilai narasi bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun perlu dikaji lebih objektif.

Ia menekankan bahwa pada kenyataannya, tidak semua wilayah di Indonesia dijajah dalam periode waktu tersebut.

Bahkan, banyak wilayah menunjukkan perlawanan aktif terhadap kolonialisme, dan beberapa daerah bahkan tidak pernah dijajah sama sekali.

"Kita harus membangkitkan semangat melawan kolonialisme, bukan menciptakan mental inferior," tegasnya.

Sejarah Baru yang Berpusat pada Perlawanan dan Kedaulatan

Proyek ini bertujuan membangun narasi sejarah yang lebih seimbang dan berpusat pada semangat perlawanan rakyat Indonesia.

Menurut Fadli, sejarah Indonesia harus dilihat sebagai rangkaian perjuangan dan keberanian rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan, bukan sekadar cerita tentang penjajahan yang pasif.

“Generasi sekarang semakin kritis, dan mereka layak mendapatkan sejarah yang jujur serta membangkitkan semangat,” ujarnya.

Fadli juga menyebut angka 80 sebagai momentum penting. Ia berharap seperti pada era sebelumnya, tradisi menyusun buku sejarah setiap dasawarsa kembali dilanjutkan.

Sejarah 10 tahun Indonesia Merdeka, 20 tahun, hingga 50 tahun pernah menjadi rujukan penting. Kini, penulisan ulang ini akan menjadi tonggak sejarah di usia 8 dasawarsa kemerdekaan.

Proyek ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyajikan sejarah yang lebih objektif, ilmiah, dan membangun mental bangsa.

Keterlibatan 100 sejarawan menjadi bukti bahwa penulisan sejarah bukan lagi sekadar dokumen politik, melainkan hasil kajian akademis yang inklusif dan mendalam. (*)