"Tak Ada Aturan yang Melarang" Klarifikasi Kepala SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto Usai Viral

Prisillia juga menjelaskan pihaknya selalu terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk dari masyarakat.

"Walaupun tidak ada aturan baku soal konsep wisuda, kami tentu akan mempertimbangkan saran dan kritik yang masuk demi peningkatan pelayanan pendidikan," terangnya. 

Soal Doxing Kepala Sekolah

Terkait dengan adanya upaya doxing terhadap dirinya, Prisillia menanggapinya dengan bijak.

"Kami insan pendidikan, jadi kami menanggapi hal ini secara rasional, bijak, dan objektif. 

Kami memahami akan ada waktu dan media yang tepat untuk menyampaikan suara kami," katanya.

Ia juga menanggapi isu latar belakang pendidikannya sebagai bentuk perhatian masyarakat.

"Saya memang lulusan sarjana sains.

Tapi karena saya ingin mengembangkan kompetensi di bidang pendidikan, saya melanjutkan belajar pedagogik melalui PPG. 

Alhamdulillah saya lulus pretest dan terus didukung yayasan meningkatkan kompetensi manajerial sebagai kepala sekolah," tutupnya.

Tanggapan Dinas Pendidikan

Sementara itu, Kepala Seksi SMA dan SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Tengah, Dwi Sucipto, menjelaskan larangan pungutan biaya kegiatan seperti wisuda hanya berlaku untuk sekolah negeri. 

Untuk sekolah swasta, seperti SMK Citra Bangsa Mandiri, pengawasan dilakukan oleh pihak yayasan.

"Namun jika ada aduan masyarakat dan terbukti ada pungutan yang merugikan siswa, tentu akan diproses dan harus dikembalikan," katanya. (jti)