Senin, 27 April 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Kabupaten Pekalongan

Bendung Gerak Tirto Jadi Proyek Prioritas Nasional, DPRD Kabupaten Pekalongan Minta Percepatan

Pembangunan Bendung Gerak di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan masuk di tiga proyek prioritas nasional dalam Musrenbangnas.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/INDRA DWI PURNOMO
RAPAT PEMBAHASAN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul memimpin rapat pembahasan terkait tanah musnah di Kecamatan Tirto, Selasa (20/5/2025). Rapat ini sebagai bentuk kontrol terhadap progres kegiatan yang telah disepakati dalam APBD, khususnya pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pembangunan Bendung Gerak di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan masuk di tiga proyek prioritas nasional dalam Musrenbangnas.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mempercepat proses pembebasan lahan.

Tujuannya agar pembangunan fisik segera dimulai dan warga terbebas dari bencana rob yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Baca juga: Berkat TPST Mitra Brayan Resik, 5 Ton Sampah di Kota Pekalongan Dipilah Setiap Hari

Baca juga: Ahmad Fawaid Pimpin Ansor Pekalongan, Pemkab Dorong Kemandirian dan Sinergi

Proyek pembangunan Bendung Gerak di Kecamatan Tirto kini mendapat perhatian serius dari pusat. 

Dalam Musrenbangnas terbaru, proyek ini masuk dalam tiga usulan prioritas dari Jawa Tengah.

Menyikapi hal ini, DPRD Kabupaten Pekalongan terus mengawal proses pembebasan lahan agar tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan fisik.

Sumar Rosul menyampaikan, pihaknya secara rutin melakukan rapat koordinasi bulanan sebagai bentuk kontrol terhadap progres kegiatan yang telah disepakati dalam APBD, khususnya pembebasan lahan untuk pembangunan bendung.

"Kami ingin agar ini estafet dan tidak berhenti, karena masyarakat sudah menanti lama."

"Enam desa di Kecamatan Tirto serta sebagian Kota Pekalongan setiap tahun tergenang rob."

"Warga sangat berharap ada perubahan," ujar Sumar Rosul, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, proses pembebasan lahan menghadapi tantangan karena sebagian tanah dikategorikan sebagai 'tanah musnah' yang memerlukan mekanisme khusus melalui skema kerohiman atau tali asih.

Penentuan harga dilakukan oleh tim appraisal yang telah ditunjuk dan mulai bekerja sejak 9 Mei hingga 9 Juni 2025.

"Ada 23 bidang yang terdampak, mayoritas milik satu keluarga, peninggalan orangtua mereka."

"Kami harap semua bisa saling menerima hasil appraisal agar proses ini cepat rampung," jelasnya.

Sumar Rosul menambahkan, anggaran pembebasan lahan telah disiapkan sekira Rp1 miliar.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved