Jepara Tanggap 112, Pelayanan  DPMPTSP Jepara Semakin Nendang

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara merespons baik adanya pelayanan Jepara Tanggap 112 yang baru diresmikan oleh Pemkab Jepara.

Diketahui Jepara Tanggap 112 digadang sebagai garda kedepan untuk menyambung komunikasi maupun kehadiran pemerintah di tengah keluhaan masyarakat.

Baca juga: Jepara Bakal Punya Paket Wisata Keliling Desa Nalumsari, Libatkan Peternakan hingga UMKM

Menurut Kepala DPMPTSP Jepara, Eriza Rudi Yulianto, kehadiran program tersebut sebagai langkah awal untuk mempermudahkan pihaknya mengetahui dan menindak lanjuti keluhan dari masyarakat.

"Peresmian Kanal call center 112 merupakan wujud Pemkab Jepara memberikan respon cepat atau quick respon sekaligus sebagai wahana masyarakat memberikan informasi atau aduan kepada Pemkab Jepara," kata Eriza kepada Tribunjateng, Selasa (20/5/2025).

Setelah mendapatkan keluhan dari masyarakat, dinas terkait akan langsung merespon laporan itu.

"OPD jajaran Pemkab Jepara nantinya akan memilah informasi yang masuk untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsinya," ujarnya.

Bagi dia, adanya layanan itu juga selaran dengan slogan dari DPMPTS Jepara yaitu Sistem Jemput Bola Layanan Berusaha Berbasis OSS Usaha Mikro Kecil (Si Jempol Boss UMK)

"DPMPTSP Kabupaten Jepara yang memiliki slogan atau jargon layanan Sistem Jemput Bola Layanan Berusaha Berbasis OSS Usaha Mikro Kecil (Si Jempol Boss UMK) dimana manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai pelaku usaha," ungkapnya.

Tak hanya mengandalkan Jepara Tanggap 112 saja, DPMPTSP jepaea juga tetap aktif untuk terjun langsung ke tengah masyarakat.

Baca juga: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Bupati Jepara Serukan Bangkit Bersama

"Kami tidak hanya berperan aktif membuka gerai layanan di kegiatan Bupati Ngator di desa saja, tetapi kami juga mendatangi kluster atau sentra usaha mikro kecil dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat," ucapnya.

Ia menilai kehadiran pihaknya sebagai wujud pemerintah hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan legalitas usahanya. 

"Hal ini untuk memangkas jalur birokrasi  efisiensi pembiayaan (misalnya membeli BBM untuk datang ke Jepara)," tutupnya. (Ito)