Belajar dari Keresahan Mitra Ojol

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng

JUJUR saja, saya sedikit kecewa dengan aksi kawan-kawan mitra ojek online, yang digelar pada 20 Mei 2025 ini. Kecewa saya bukan lantaran aksi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan umum, justru sebaliknya, saya kecewa lantaran aksi tersebut tak diikuti semua mitra. 

Jumlah mitra ojol yang ikut aksi juga, rasanya kurang mampu memaksa publik untuk menoleh dan melihat bahwa suara mereka merupakan aspirasi yang serius untuk diperjuangkan. Soliditas, perasaan yang sama, tidak tecermin di dalam aksi yang mereka gelar.  

Iseng-iseng, saya membuka aplikasi layanan ojek online yang ada di ponsel, hasilnya sejumlah driver masih tampak available untuk menyediakan jasa. Penasaran, saya pun memilih untuk mengeksekusi pesanan. Seperti biasa, tak butuh waktu lama aplikasi langsung mempertemukan saya dengan salah satu mitra, yang mungkin langsung mengirimkan chat template yang berbunyi “Saya segera ke sana….”
 
Melalui aplikasi chat di aplikasi, saya mengirimkan pesan untuk berencana membatalkan pesanan. Namun melalui jalur chat, sang pengemudi mengatakan, kalau di-cancel, performanya menjadi jelek.
 
Order pun akhirnya berjalan, meski saya batal menjadi penumpang. Apalagi semuanya menjadi lebih mudah lantaran saya menggunakan sistem pembayaran otomatis melalui Ovo. 

Saat bertemu singkat itulah, saya sempat bertanya kepada driver, kenapa ia tak ikut berunjuk rasa dan juga mematikan aplikasi. Jawabannya singkat, ia memilih tak ikut aksi dan tetap menerima orderan karena butuh makan. 

Namun demikian sang driver tak mengelak bahwa ia memiliki aspirasi yang sama dengan apa yang sedang disuarakan oleh kawan-kawannya. “Sekarang makin susah, Mas, banyak potongan dan penghasilan kami semakin mepet,” kilahnya. 

Ada lima tuntutan yang disampaikan oleh kawan-kawan mitra ojol, dalam aksi 20 Mei 2025, ini dan itu adalah aspirasi lama yang sudah berkali ulang disuarakan. 

Pertama, mereka meminta Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi Pemerintah RI (Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019, Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022). Kedua, mereka meminta DPR memertemukan antara regulator, asosiaasi mitra, dan aplikator. 

Tuntutan berikutnya yang menjadi poin, yakni mitra meminta potongan aplikasi maksimal 10 persen, berikutnya ada revisi tentang tarif penumpang, semacam fitur aceng, slot, hemat, prioritas, dan lainnya yang itu merugikan mitra. 

Terakhir, mereka menuntut agar penentuan tarif layanan makanan dan pengiriman barang harus melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.

Saya tentu ingin tahu bagaimana implikasi dari aturan tarif yang dibuat oleh aplikator yang membuat mitra merasa dirugikan. Dan, lagi-lagi, ternyata algoritma sederhana dimanfaatkan oleh aplikator. 

Bagi mitra yang bersedia menarik penumpang dengan tarif di bawah standar, aplikator memberikan peluang sekaligus menjamin mitra memperoleh orderan lebih banyak. Ironisnya, selain bersedia mengambil orderan dengan tarif di bawah standar, mereka juga harus membayar untuk mengikuti sistem ini. 

Saya pun kemudian ditunjukkan bagaimana implikasi sistem itu melalui aplikasi yang saya miliki. Saya baru paham, ternyata banyaknya opsi layanan, termasuk tarif murah yang ada di urutan atas, yang secara naluriah bisa dipastikan menjadi pilihan utama pengguna, merupakan buah dari sistem ini. 

“Beli ‘slot’ kira-kira seribu rupiah untuk sekali order, maka kita akan diberi order oleh sistem. Padahal tarifnya di bawah standar, itulah yang membuat kami semakin mepet penghasilannya,” kata kawan dekat, yang kebetulan juga menjadi mitra ojol. 

Kembali ke rasa kecewa saya terkait dengan aksi unjuk rasa ini. Saya mengidentifikasi bahwa mitra ojol merupakan gambaran publik kebanyakan di negeri ini, yang tak memiliki harga tawar atas semua kebijakan pemerintah.