Warga Batangan lakukan Aksi Premanisme di PT HWP, Pengacara: Dipicu Janji yang Diingkari Perusahaan

Sugiarto menilai tindakan warga itu tidak mengandung unsur pidana. Dia membantah narasi yang mengatakan bahwa kliennya melakukan tindakan premanisme.

Menurut dia, tindakan kliennya tersebut masih dalam batas wajar. Sehingga pihaknya akan siap memberikan pembuktian dan menghadapi tuntutan hukum yang dialami kliennya.

”Kewenangan nanti di pembuktian. Kalau saya menganggap peristiwa ini masih wajar-wajar saja. Karena unsur pemerasan tidak ada. Unsur Pengrusakannya pun tidak ada. Kesalahannya dalam taraf wajar,” ujar dia. 

Apalagi, menurut Sugiarto, sebelum pembangunan pabrik di Batangan, pihak PT HWP sepakat bakal menyerahkan pengelolaan limbah kepada warga Desa Ketitangwetan dan Desa Bumimulyo, Kecamatan Batangan.

Untuk diketahui, di luar konteks persoalan hukum yang dihadapi MN dan SO, warga Batangan juga sempat mengadukan persoalan terkait pengelolaan limbah ini kepada DPRD Pati.

Di ruang rapat gabungan DPRD Pati, Jumat (23/5/2025), puluhan warga dari wilayah Batangan menyuarakan aspirasi mereka terkait pengelolaan limbah non-B3 dari PT HWP.

Warga menyampaikan harapan agar limbah produksi seperti kardus dan sepatu gagal produksi tidak lagi dibawa keluar daerah, melainkan bisa dikelola oleh masyarakat setempat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Limbah ini sebenarnya bisa bernilai ekonomi jika dikelola dengan benar. Namun selama ini warga sekitar sama sekali tidak dilibatkan," ungkap Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, yang menerima aduan warga.

Joni mengatakan, selama ini pengelolaan limbah PT HWP ditangani vendor dari Jepara. Padahal, masyarakat dari desa-desa sekitar seperti Ketitangwetan, Raci, dan Klayusiwalan, juga punya potensi untuk mengelolanya jika diberi kesempatan dan pendampingan.

"Memang tidak bisa sembarangan mengolah limbah pabrik. Ada standar yang harus dipenuhi. Namun itu justru menjadi alasan kenapa warga perlu dilatih dan dibimbing,” jelas dia.

PT HWP diharapkan bisa membuka ruang pelatihan dan transfer pengetahuan kepada masyarakat. Tujuannya agar warga memiliki kompetensi dan memenuhi standar pengelolaan limbah yang ditetapkan perusahaan, serta tidak terus-menerus ditolak karena dianggap belum siap.

Langkah ini diharapkan bisa menjadi upaya konkret agar keberadaan PT HWP benar-benar membawa dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. (mzk)