Tawa Palsu Yanto Korban Tanah Gerak Sirampog Brebes, Rumah Baru Renov Ditelan Bumi, Uang Pinjam Bank

Selain rumah warga, pergerakan tanah merusak fasilitas umum seperti jalan desa, tempat ibadah, dan sekolah.

Tiga dukuh di Desa Mandala juga luluh lantah yaitu di Dukuh Krajan, Karanganyar, Babakan, dan Cupang Bungur.

Pemerintah Kabupaten Brebes juga menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 30 hari sejak 17 April hingga 16 Mei 2025.

Hingga kini, ratusan warga terdampak masih mendiami hunian sementara dan tak tahu harus berbuat apa.

Meski ada wacana pemindahan warga terdampak ke hunian tetap di dua lokasi yaitu di Desa Buniwah dan Manggis, namun belum ada kejelasan kapan mereka akan dipindahkan.

Pasalnya lahan tersebut masih akan dikaji oleh Badan Geologi untuk memastikan kelayakannya sebelum pembangunan hunian tetap dimulai.

Penantian Sembilan Bulan 

Di tengah kepedihan nasib warga terdampak landslide, warga terdampak masih harus menunggu berbulan-bulan agar bisa mendapatkan hunian tetap.

Kabar tersebut didengar langsung oleh masyarakat Desa Mandala beberapa waktu lalu usia menempati hunian sementara.

Hal tersebut membuat warga terdampak yang menempati hunian sementara semakin lemas dan risau.

Satu di antaranya Basuri (54) warga Dukuh Krajan, kursi plastik berwarna hijau yang ia duduki selam di lokasi hunian sementara seolah menjadi saksi kegelisahannya.

"Kabarnya kami harus menunggu sembilan bulan untuk bisa menempati hunian tetap. Karena harus ada kajian dari desa ke pemerintah kabupaten lalu ke provinsi dan seterusnya," terang Basuri yang selalu nampak bingung seolah memikirkan nasib keluarganya ke depan.

Ditengah kegelisahannya, Basuri mengatakan warga terdampak landslide  tidak bisa berbuat apa-apa.

Menunggu dan pasrah, hanya itu yang bisa dilakukan oleh warga terdampak tanah gerak di Desa Mandala.

Dalam penantiannya Basuri berharap bisa mendapatkan hunian tetap secepat mungkin.

"Bingung saya, tapi saya dan warga lainnya berharap hunian tetap bisa segera dibangun. Supaya tidak tinggal di hunian sementara terus," imbuhnya.

"Kami Belum Selesai dengan Ujian Ini"

Di sudut lain Huntara, Istiana, perempuan asal Kuningan, Jawa Barat, memunguti daun singkong di tengah reruntuhan rumah yang dulu ia tempati. 

Di antara sisa tiang penyangga yang masih berdiri, ia menunjuk dan berkata lirih, “Itu rumah saya, Mas. Sekarang seperti itu kondisinya.”

Dengan hati-hati ia melangkah melewati pecahan batu bata dan puing atap. Daun-daun singkong yang dikumpulkannya akan ia masak untuk keluarga. 

“Memang bantuan makanan datang, tapi mie instan terus. Anak dan suami butuh makan bergizi,” ujarnya.

Istiana masih ingat betul malam saat tanah mulai bergerak. Gerakannya lambat, namun pasti. 

“Awalnya saya tidak khawatir, tapi saat pintu rumah tidak bisa dibuka karena kusennya miring, saya tahu kami harus pergi," terangnya.

Pada Senin (21/4), rumah-rumah di Dukuh Krajan sudah porak-poranda. Untungnya, hampir seluruh warga telah mengungsi. 

BPBD Brebes mencatat setidaknya 570 jiwa terdampak bencana ini. Dalam sepekan, jumlah rumah rusak berat meningkat menjadi 120 unit.

Meski sudah berada di Huntara, rasa was-was belum sepenuhnya hilang. Sehari setelah huntara diresmikan, hujan deras menyebabkan banjir dan lumpur masuk ke dalam bedeng. 

“Nasib kami, belum selesai dengan tanah gerak, sekarang sudah kebanjiran,” keluh Istiana.

Pemkab Ajukan 130 Huntap

Bencana tanah bergerak yang melanda tiga dusun di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, meliputi Dusun Krajan, Babakan, dan Cupang Bungur. Total luas area terdampak mencapai 90 hektare, terdiri dari 80 hektare lahan persawahan dan 10 hektare permukiman.

Akibat bencana ini, 135 rumah rusak 120 di antaranya rusak berat dan 15 lainnya rusak sedang dengan total 570 jiwa terdampak. 

Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan, wilayah tersebut sudah tidak layak huni dan tidak bisa lagi digunakan sebagai lahan pertanian karena masih berpotensi bergerak.

Plt Kalaksa BPBD Brebes, Wibowo Budi Santoso, menjelaskan bahwa bencana berlangsung bertahap. "Hari pertama ambles sekitar 30 sentimeter, lalu dalam seminggu berikutnya pergerakan tanah mencapai lebih dari 10 meter," ujarnya, Jumat (30/5).

Saat ini, para korban telah dipindahkan ke Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun Pemkab Brebes dan mulai ditempati sejak 21 Mei 2025, setelah satu bulan sebelumnya tinggal di posko pengungsian. 

Total terdapat 130 unit huntara berukuran 3x6 meter, dibangun menggunakan baja ringan dan dinding gazebo, dengan biaya Rp1,3 miliar dari total anggaran penanganan sebesar Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes.

“Untuk logistik di Huntara masih cukup untuk satu bulan ke depan. Bantuan jaminan hidup dari Kemensos juga diberikan, Rp10 ribu per jiwa per hari selama 90 hari,” tambah Wibowo.

Karena kondisi wilayah sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali, Pemkab Brebes mengajukan pembangunan 130 unit Hunian Tetap (Huntap). 

Proposal diajukan ke BPBD Jawa Tengah untuk penyediaan tanah senilai Rp15 juta per unit, dan ke BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan fisik huntap sebesar Rp60 juta per unit.

Menurut Wibowo, lokasi hunian tetap yang diusulkan seluas 1,6 hektare telah melalui kajian geologis dan dinyatakan aman. 

"Proses pembelian tanah dan pembangunan huntap akan dikelola langsung oleh warga melalui kelompok masyarakat (pokmas), dengan bantuan langsung masuk ke rekening mereka," jelasnya.

Namun, ia mengakui bahwa proses ini tidak bisa cepat. “Kalau merujuk pengalaman daerah lain, prosesnya bisa memakan waktu paling cepat satu tahun,” katanya.

BPBD Brebes juga terus menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah dan pihak swasta untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. 

Wibowo mengimbau masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan, khususnya di kawasan hulu dan pegunungan. 

"Mari kita jaga alam. Hutan yang gundul harus jadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Pernyataan Tegas Gubernur Jateng

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang telah meninjau lokasi pengungsian di Gunung Poh, Sirampog beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya pertimbangan geologis dalam proses relokasi.

“Saya ingin agar segera dicarikan tempat yang representatif. Harus cepat, dan dikaji secara geologis. Jangan sampai kita memindahkan penduduk, tapi jalurnya nanti mbledug meneh (bergerak lagi). Harus benar-benar aman untuk tempat tinggal,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jateng telah menggelontorkan bantuan sebesar Rp2,01 miliar untuk mendukung proses rekonstruksi, termasuk perbaikan rumah dan fasilitas ibadah.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan psikososial dalam relokasi. 

“Yang paling penting bukan hanya memindahkan fisik warga, tapi juga mentalnya. Harus yakin dan siap tinggal di tempat baru, bukan kembali ke lokasi lama yang berisiko,” ujarnya.

Ahmad Luthfi berharap seluruh proses dapat berjalan cepat dan tepat, demi keselamatan dan kenyamanan warga. 

“Kita tidak boleh main-main dalam urusan ini. Nyawa dan masa depan warga jadi prioritas,” imbuhnya. (fba/bud)