3 Sektor Ini Jadi Fokus Pemkab Semarang Hasil Persetujuan Perubahan Anggaran 2025

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Pemkab Semarang bersama DPRD menyepakati langkah strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Sidomulyo, Ungaran Timur, Senin (16/6/2025). 

Agenda utama rapat tersebut yakni persetujuan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang akan difokuskan pada program-program prioritas menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

Efisiensi anggaran yang mencapai Rp20 miliar dari Pemerintah Pusat menjadi dasar perombakan alokasi belanja daerah. 

Baca juga: SPMB 2025 Jateng: Cahyo sempat khawatir anaknya gagal mendaftar di SMAN 5 Semarang

Baca juga: Pendaftaran SPMB Online TK dan SD Berakhir, Disdik Semarang Tegaskan Tidak Ada Susulan Offline

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menegaskan, langkah efisiensi bukan berarti memangkas manfaat, melainkan mengarahkan ulang dana publik ke sektor yang lebih vital.

“Sisa anggaran pada 2025 akan kami fokuskan ke tiga prioritas utama yaitu ketahanan pangan, sarana prasarana pendidikan, dan jaminan kesehatan." 

"Ini sesuai arahan nasional dan kebutuhan langsung masyarakat,” kata Bupati Ngesti Nugraha.

Satu di antara sorotan utama dalam perubahan anggaran itu yakni penguatan ketahanan pangan yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Pemerintah daerah akan segera mengoptimalkan perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan tersier, sebagai strategi mendukung hasil panen 2025–2026 dan mendukung kedaulatan pangan lokal.

Sekolah Rusak, Infrastruktur dan Jaminan Kesehatan Jadi Perhatian Serius

Dalam sektor pendidikan, Ngesti Nugraha menyebut bahwa pihaknya akan segera melakukan renovasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat. 

Alokasi perbaikan sudah disiapkan dalam Rancangan Perubahan APBD 2025.

Sementara itu, bidang kesehatan juga menjadi perhatian utama menyusul penonaktifan 21.158 peserta BPJS PBI JK oleh pusat.

Untuk menjaga status Universal Health Coverage (UHC), Pemkab Semarang menganggarkan Rp6,3 miliar guna reaktivasi jaminan kesehatan tersebut melalui APBD.

“Kami ingin Kabupaten Semarang tetap mendapatkan penghargaan UHC hingga akhir 2025." 

"Tidak boleh ada warga yang terabaikan,” tegas dia.