DPRD Jateng
Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Pemprov Kawal Pendidikan Anak Tak Mampu yang Gagal SPMB
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota diminta untuk mengawal siswa atau anak dari keluarga tidak mampu yang gagal dalam proses SPMB.
Penulis: Laili Shofiyah | Editor: M Zainal Arifin
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota diminta untuk terus mengawal siswa atau anak dari keluarga tidak mampu yang gagal dalam proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB) di sekolah negeri.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan calon peserta didik dari keluarga tidak mampu itu harus mendapatkan perhatian khusus.
“Ini agar bagaimana juga bisa tetap sekolah, meski dalam SPMB mereka belum bisa diterima di sekolah negeri,” ungkapnya, Jumat (20/6/2025).
Menurut Sarif, langkah ini juga bagian dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Tengah.
Apalagi, jumlah anak tidak sekolah di provinsi ini masih cukup banyak.
“Hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar anak-anak tersebut tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik, salah satunya lewat pendidikan,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Jumlah anak tidak sekolah, kata Sarif, bukan sekadar angka, melainkan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi, serta diselesaikan bersama-sama.
“Jadi pelaksanaan SPMB ini harus dikawal hingga tuntas."
"Termasuk menyiapkan sejumlah langkah strategis agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan meski tidak di sekolah negeri,” terangnya.
Sarif mengapresiasi, langkah gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang menggandeng sejumlah sekolah swasta untuk menampung siswa dari kalangan tidak mampu.
”Ini karena, pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta, merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat,” terangnya.
Selama ini pemerintah lebih fokus ke sekolah negeri, sedangkan anak-anak di swasta maupun pesantren terabaikan.
Baca juga: Dorong Ekraf Jateng, Sarif Abdillah: Jangan Hanya Andalkan Destinasi Wisata
Hal ini harus ditegaskan bahwa pendidikan dasar, baik di negeri maupun swasta, jadi tanggung jawab bersama.
Atas dasar itu, katanya, pemerintah harus benar-benar hadir dalam menjamin keadilan pendidikan.
Standar output, kualitas guru, fasilitas, dan akreditasi sekolah swasta harus sama-sama dijaga.
“Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga,” tukasnya. (Laili S/***)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.