Bupati Batang Jawab Tuntas Isu Galian C, PAD, dan Layanan Kesehatan di Rapat Paripurna DPRD

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Senin (23/6/2025).

Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, memberikan tanggapan menyeluruh atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bupati M. Faiz Kurniawan juga mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. 

“Pencapaian opini WTP ini merupakan kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif yang penuh semangat sejak penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan,” tuturnya.

Baca juga: Bupati Faiz Resmikan Jembatan Pasar Warungasem Batang, Rekonstruksi Selesai Cuma 70 Hari

Ia menegaskan pentingnya mempertahankan capaian tersebut.

Ke depan kerja sama ini perlu kita tingkatkan agar opini WTP bisa kita peroleh secara terus menerus.

Tanggapan Terhadap Berbagai Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah
Menanggapi saran Fraksi PDI Perjuangan tentang pengelolaan teknis keuangan daerah, Bupati Faiz menyampaikan komitmen peningkatan di berbagai aspek. 

Dalam aspek perencanaan, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara usulan DPRD, pengejawantahan visi-misi kepala daerah, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan SKPD.

“Ke depan kolaborasi antar aspek tersebut akan kami tingkatkan sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan terwujud pemerataan pembangunan daerah,” jelasnya.

Untuk aspek penganggaran, Bupati menyetujui usulan mengadakan bimbingan teknis berkala setiap tahun untuk adaptasi sistem yang dinamis.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor strategis. 

“Pemkab Batang mengapresiasi perhatian fraksi PDI Perjuangan tentang pentingnya pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan sarana pendukung irigasi pertanian untuk mendukung kemandirian pangan daerah, serta pembangunan fasilitas pendidikan dan Kesehatan,” terangnya.

Khusus untuk pelayanan kesehatan masyarakat kecil, Bupati menjelaskan upaya peningkatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan. 

“Masyarakat kecil tidak lagi terbebani pembiayaan premi JKN dan kami melayani pasien korban kekerasan ibu dan anak tanpa ditarik biaya,” ungkapnya.