DPRD Kabupaten Pekalongan Dorong Perbaikan Tata Kelola dan Pemerataan Anggaran

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pekalongan sepakat mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah dan pemerataan penggunaan anggaran dalam pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (24/6/2025), di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Munir ini, turut dihadiri Sekda M Yulian Akbar mewakili Bupati Pekalongan, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta para undangan lainnya.

Baca juga: Jawab Fraksi DPRD, Pemkab Pekalongan Tegaskan Komitmen Transparansi APBD 2024

Baca juga: Kabupaten Pekalongan Gelar MTQ 2025, Ajang Cari Qari Terbaik Menuju Provinsi

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari BPK RI untuk yang ke-10 kalinya.

Meski demikian, catatan kritis dan rekomendasi perbaikan tetap disampaikan untuk memastikan pelaksanaan APBD lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Afandi menekankan, pentingnya transparansi dalam pengelolaan dokumen keuangan daerah.

"Lalu, pelibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja program daerah, terutama dalam penyaluran bantuan sosial dan hibah," ucapnya.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar melalui Eko Pamuji mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dan pengembangan potensi pariwisata seperti Linggo Asri.

"Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya perhatian terhadap, infrastruktur di wilayah pinggiran dan pegunungan," kata Eko.

Ahmad Muzaki dari Fraksi PAN meminta evaluasi serius terhadap objek pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal, serta pembenahan sistem pendataan dan penagihan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas penerimaan daerah.

Baca juga: DPRD Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, Pemkot Pekalongan Raih WTP ke-10 Berturut-turut

Baca juga: Ikatan Istri Karyawan Perhutani Pekalongan Barat Tanam Sayuran dan Toga Manfaatkan Galon Bekas

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra lewat Patmisasi, mencatat bahwa realisasi pendapatan mencapai 96,64 persen dan belanja 94,01 persen, meski menunjukkan tren positif.

"Kami dari fraksi Gerindra menekankan, bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," ungkapnya.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Rossi Ardiyanti, menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal.

"Kami juga menekankan, efisiensi penggunaan anggaran sebagai langkah menuju pemerataan kesejahteraan," katanya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Mukhamad Rif’an menekankan, perlunya perbaikan koordinasi antar lembaga serta pemanfaatan teknologi informasi.