Koperasi Merah Putih
Kejati Jateng Lakukan Operasi Intelijen Awasi Koperasi Merah Putih
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Hendro Dewanto menyebut bakal melakukan operasi intelejen.
Penulis: iwan Arifianto | Editor: rival al manaf
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Hendro Dewanto menyebut bakal melakukan operasi intelejen dalam pengawasan progam Koperasi Merah Putih.
Bersumber dari data Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jawa Tengah telah memiliki 8.563 unit Koperasi Merah Putih per 28 Juni 2025.
Setiap koperasi desa tersebut mendapatkan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp3 miliar.
Baca juga: Pemkab Batang Kebut Seleksi Pejabat, Bupati Faiz Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan
Baca juga: Libur Sekolah, Stasiun Cepu Blora Layani Belasan Ribu Penumpang
"Supaya anggaran negara tersebut tepat sasaran, perlu pengawasan berlapis sehingga kami melakukan operasi intelejen," kata Hendro dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).
Hendro menekankan pula kepada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di wilayah Jawa Tengah agar turut aktif mengawal program koperasi di masing-masing daerahnya.
"Jangan menunggu laporan tapi sudah harus ada mitigasi risiko," papar Hendro.
Dia mengungkapkan pula, program Koperasi Merah Putih perlu pengawasan karena bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN).
Menurutnya, pengawasan dan pengawalan secara menyeluruh mutlak dilakukan agar terhindar dari penyelewengan.
"Pengawalan tidak hanya dari sisi penegakan pidana melainkan pula dari pendekatan intelejenz perdata dan hukum usaha," ujarnya.
Tak hanya Koperasi Merah Putih, Hendro melakukan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dua program ini, kata dia, penting diawasi karena menyasar secara langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Penyelewengan anggaran dana dari dua program itu juga bisa berdampak pada stabilitas ekonomi di tingkat lokal.
"Penyalahgunaan anggaran bakal kami tindak tegas," paparnya. (Iwn)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.