Sinergi Pemprov Jateng dan BPKP Perkuat Kolaborasi Pengawasan Pembangunan

Sebab, sejauh ini Pemprov Jateng telah mengucurkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang jumlahnya tidak sedikit.

Begitu juga dengan kucuran dana desa dari pemerintah pusat yang total mencapai triliunan rupiah. 

Oleh karenanya, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan dana desa perlu dilakukan, supaya tidak terjadi penyelewengan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setyo Nugroho mengatakan, tantangan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) saat ini tidak mudah.

Mulai dari peningkatan pendapatan, perencanaan pembangunan, dan lainnya.

Untuk itu, BPKP memfokuskan pada tiga hal strategis.

Pertama, pengawalan dan pengawasan barang jasa dan PAD. 

Kedua, efektivitas hasil dari kinerja pemerintah daerah dan desa.

Ketiga, tata kelola terkait dengan manajemen risiko pembangunan.

"BPKP Jawa Tengah hadir juga untuk mengawal program-program prioritas Gubernur Jawa Tengah," katanya.

Ia menyampaikan, pada intinya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang baru siap berkolaborasi dengan Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran serta instansi vertikal.

Termasuk kolaborasi dengan akademisi dan perguruan tinggi.

"Kita mengawal seluruh program prioritas yang memang created dari Gubernur sendiri untuk memajukan Jawa Tengah yang tercinta, termasuk PSN yang ada di Jawa Tengah."

"Itu kami kawal, kami tidak sendirian, kami kolaborasi dan sinergi," ujarnya. (Laili S/***)