Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih Akan Diputuskan Setelah Oktober 2025

TRIBUNJATENG.COM – Isu mengenai besaran gaji di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Imbauan dari pemerintah semakin menguatkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait gaji pengurus atau pengawas koperasi ini. Semua masih dalam tahap perencanaan dan diselesaikan secara internal koperasi.

Klarifikasi Pemerintah

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa belum ada penetapan resmi mengenai honor pengurus maupun pengawas Koperasi Merah Putih.

Proses pembahasan akan dilakukan setelah struktur kelembagaan selesai dan usaha koperasi sudah berjalan. 

Wakil Menteri Ferry Juliantono juga menyampaikan bahwa lowongan pekerjaan dan struktur organisasi baru akan diumumkan mulai Juli–Oktober 2025, dan topik pengupahan akan dibicarakan kemudian.

Hoaks Besar: Gaji Rp5–8 Juta atau Rp15 Juta?

Belakangan beredar kabar bahwa gaji pengurus mencapai Rp5–8 juta per bulan dan pengawas hingga Rp15 juta.

Namun, informasi tersebut langsung dibantah sebagai hoaks oleh pihak Kemenkop dan narasi viral mengenai rekrutmen palsu yang menjanjikan gaji tinggi.

 Staf Khusus Menteri, Adi Sulistyowati, juga menegaskan bahwa masyarakat diminta waspada terhadap informasi yang belum diverifikasi.

Penetapan Gaji Melalui RAT

Sistem penggajian di koperasi tetap mengacu pada prinsip demokrasi dan musyawarah anggota.

 Gaji baru dapat ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), berdasarkan:

• Kemampuan keuangan koperasi,
  Kinerja pengurus,
• Kondisi usaha yang dikelola.
  Artinya, tidak ada struktur gaji seragam nasional, semuanya bergantung kesepakatan anggota.

Sumber Dana Bukan APBN/APBD

Kementerian juga menegaskan bahwa pembayaran gaji menggunakan dana operasional koperasi, bukan dari APBN/APBD. Skema ini menegaskan prinsip kemandirian koperasi desa dalam mendanai kegiatan dan remunerasi.

Belum ada ketetapan resmi soal gaji pengurus atau pengawas di Koperasi Merah Putih, segala angka yang beredar masih spekulasi.

Upah baru ditentukan melalui RAT setelah koperasi resmi beroperasi.

Semua gaji berasal dari dana internal koperasi, bukan dari anggaran pemerintah.

Isu gaji Rp5–8 juta atau Rp15 juta adalah hoaks, ditangkis langsung oleh Kemenkop.

(*)