Kecelakaan Trans Semarang Akibatkan 1 Korban Meninggal, Dewan Desak Evaluasi Kinerja Sopir

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Layanan transportasi publik Trans Semarang menjadi sorotan setelah terjadi kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa Sulasmi (Lasmi), warga Sendangmulyo.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, menyoroti peristiwa ini sebagai peringatan serius atas kinerja operator. Ia mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Trans Semarang, khususnya menyangkut kinerja sopir.

"Ini menjadi tamparan keras bagi sistem pelayanan publik kita. Evaluasi menyeluruh terhadap operator harus segera dilakukan,” kata Dini dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

Diketahui, Lasmi yang merupakan Ketua Pokja 1 PKK RW, meninggal dunia saat hendak menghadiri kegiatan PKK pada Kamis pagi.

Baca juga: Wali Kota Semarang Minta Maaf dan Beri Perhatian ke Keluarga Korban Kecelakaan Feeder Trans Semarang

Baca juga: ASN Tewas Kecelakaan Ditabrak Feeder Trans Semarang, Kadishub: Sopir Lalai Terancam Dipecat

Korban dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk menghidupkan kembali posyandu lansia, aktif di pengajian, serta tekun membaca Al-Qur’an hingga bisa mengkhhatamkannya dalam tiga hari.

“Saya menyampaikan duka yang sangat mendalam. Bu Lasmi bukan hanya korban kecelakaan, tapi juga simbol perempuan yang mengabdi tanpa pamrih di tengah masyarakat.” ungkap Dini.

Menurut laporan yang diterima, bus feeder Trans Semarang bernomor lambung 001 Koridor F3 (jurusan Banyumanik–Penggaron) yang dioperasikan oleh PT Semarang Pesona Semesta, menabrak almarhumah saat ia hendak mengikuti kegiatan PKK.

Pihak keluarga, yang diwakili oleh anaknya, Pak Prima beserta istri, menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi “Bu Lasmi-Bu Lasmi” berikutnya.

“Kita tidak bisa mentolerir jika masih ada sopir yang ugal-ugalan di jalan. Banyak warga yang sudah mengeluhkan hal ini sebelumnya,” tegas Dini.

Dini juga menggarisbawahi bahwa Pemerintah Kota Semarang melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk layanan Trans Semarang dengan skema pembayaran per kilometer tempuh. Dengan pembiayaan seperti ini, menurutnya, tanggung jawab operator dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sopir dan armada harus menjadi prioritas.

“Semua kilometer tempuh, semua ritase, sudah diperhitungkan. Maka tidak boleh ada alasan soal dikejar target atau jam istirahat. Ini bukan hanya soal teknis operasional, ini soal nyawa manusia,” lanjut Dini.

Dini menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan BLUD Trans Semarang untuk meminta pertanggungjawaban operator dan mengevaluasinya serta memastikan adanya perbaikan menyeluruh, baik dari sisi driver, pengawasan di lapangan, maupun manajemen keselamatan transportasi lainnya.

Ia di sisi lain menyerukan agar musibah ini menjadi momentum introspeksi bersama.

"Kita tidak boleh hanya sibuk menyelesaikan dampaknya. Yang utama, kita harus cegah sejak awal," imbuhnya. (*)