Mulai Dari Eks SD Hingga BLK: Daerah di Jateng Ngebut Siapkan "Sekolah Rakyat" untuk Warga Miskin

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Sejumlah pemerintah daerah berkejaran dengan waktu mendirikan sekolah rakyat untuk warga miskin di wilayahnya masing-masing.

Mulai dari memanfaatkan gedung yang tidak digunakan untuk sementara waktu, hingga ada yang masih berkutat mencari lahan kosong untuk pembangunan sekolah rakyat.

Pemerintah Kabupaten Blora misalnya memilih untuk menggunakan gedung eks SDN 4 Balun, Cepu, yang kini telah selesai diperbaiki.

Baca juga: Sekolah Rakyat Blora Mulai Aktif, Siswa Jalani Tes Kesehatan Sebelum Diasramakan, Ini Hasilnya

Saat ini, gedung itu mulai difungsikan sebagai Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Blora atau setara SMA.

Mulai Senin (14/7/2025) ini, gedung itu sudah mulai ditempati untuk 50 peserta didik. Rinciannya, 17 siswa dan 33 siswi.

Gedung yang semula mangkrak, kini telah selesai dipoles dengan anggaran miliaran rupiah.

Pelaksana Proyek Sekolah Rakyat, Hartono, mengatakan perbaikan gedung eks SDN 4 Balun itu menghabiskan anggaran Rp 3,7 miliar.

"Untuk rehab gedung ini, yang difungsikan jadi Sekolah Rakyat, menghabiskan anggaran Rp 3,7 miliar," terangnya, Senin (14/7/2025).

Lebih lanjut, Hartono, mengatakan untuk fasilitas, yang ada di Sekolah Rakyat, terdiri atas asrama putra, asrama putri, MCK putra dan putri terpisah, asrama guru, tempat ibadah, ruang kelas, dan laboratorium.

Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat ini memakai anggaran dari Satker Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. 

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan rencana pengembangan Sekolah Rakyat ke jenjang SMP dan SMA.

Yakni, telah menyiapkan lahan seluas 7 Hektar di sekitar kawasan PDAM Cepu untuk mendukung kelanjutan program ini.

Arief mengatakan Sekolah Rakyat yang beroperasi ini, merupakan angkatan pertama. 

Selanjutnya Pemkab Blora diminta untuk menyiapkan untuk kelanjutannya, SMP-SMA. 

Rencana akan disiapkan 7 Hektar lokasi di Cepu juga disampingnya PDAM. Saat ini sedang ditata untuk nantinya berkelanjutan.

"Kita berharap tahun depan semoga bisa berkelanjutan untuk SMP-nya, SMA-nya berarti sudah naik kelas."

"Tanah yang menyiapkan kita dan yang membangun nanti pusat, nunggu perencanaan berikutnya. Tapi sekilas kita diminta untuk menyiapkan lahan 7 hektar untuk menyiapkan sarana dan prasarana mulai gedung sekolah," paparnya.

Sebagai informasi, lokasi SRMA 18 Blora cukup strategis. Sekolah Rakyat ini terletak di tengah Kecamatan Cepu, dekat dengan Hotel Mega Bintang dan bersebelahan dengan Kantor Lurah Balun.

Jarak dari terminal bus tipe A hanya 200 meteran, dan hanya butuh waktu 5 menit dari stasiun Cepu.

Pakai Gedung BLK

Sementara itu, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 35 Wonosobo bersiap memulai pembelajaran pada akhir bulan Juli ini bagi siswa yang telah terdaftar.

Proses belajar mengajar SRMA 35 Wonosobo untuk sementara waktu akan menempati gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo menyampaikan, pemerintah daerah tengah mempersiapkan lahan seluas 8 hektare sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat yang lebih representatif.

Hingga saat ini pemerintah daerah masih mempertimbangkan lokasi lahan yang pas untuk kebutuhan Sekolah Rakyat di Wonosobo.

Meski demikian, Pemkab Wonosobo memastikan Sekolah Rakyat di Wonosobo akan berjalan semestinya meski menempati gedung sementara.

"Lelang baru selesai sekitar dua minggu terakhir dan beberapa masih proses rehabilitasi. Akhir Juli sudah pembelajaran. Bangunan yang sedang disiapkan akan mencakup asrama, ruang kelas, ruang guru, dan fasilitas lainnya," ucapnya usai meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa di SRMA 35 Wonosobo, Senin (14/7/2025).

Andang berharap dengan adanya Sekolah Rakyat di Wonosobo dapat mengurangi angka anak putus sekolah.

"Kita sepakati Sekolah Rakyat diutamakan adalah SMA, karena angka putus sekolah setelah lulus SMP di Wonosobo masih tinggi," lanjutnya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap mereka yang masuk dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara itu, Anik Wulandari Permana selaku Kepala Sekolah SRMA 35 Wonosobo menyampaikan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 35 Wonosobo resmi memulai rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (14/7/2025).

Kegiatan ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap 100 siswa baru yang telah diseleksi masuk SRMA 35 Wonosobo.

Anik Wulandari Permana selaku Kepala Sekolah SRMA 35 Wonosobo menyampaikan 100 siswa yang diterima berasal dari keluarga tidak mampu, terutama dari kelompok masyarakat dalam kategori desil 1 dan desil 2.

“Jumlah muridnya 100 siswa dengan komposisi 40 putra dan 60 putri. 

Mereka didapatkan oleh Dinas Sosial yang melakukan perekrutan dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya saat ditemui tribunjateng.com.

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini, SRMA 35 Wonosobo memiliki 19 tenaga pendidik termasuk kepala sekolah, serta 6 tenaga kependidikan. 

Para tenaga pendidik atau guru yang mengajar di SRMA 35 Wonosobo adalah hasil rekrutmen pemerintah pusat melalui jalur PPPK dan telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Sementara untuk tenaga kependidikan itu bukan hanya TU, tapi juga operator, bendahara, wali asrama, dan wali asuh. Anak-anak akan didampingi penuh,” jelas Anik.

Fasilitas yang diberikan di sekolah ini sepenuhnya gratis dan lengkap untuk siswanya. 

Mulai dari perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, tas, hingga tempat tidur di asrama, selimut, dan peralatan lainnya sudah disediakan. 

Siswa juga mendapat jatah makan 3 kali sehari dan 2 kali snack.

"Fasilitas masih ada proses renovasi. Karena kita masuk IB nanti akan mulai pembelajaran di akhir bulan juli ini," imbuhnya.

Relokasi ke Kebun Mangga

Pemerintah Kabupaten Kendal resmi mengalihkan rencana lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ke Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon.

Pemindahan dilakukan lantaran lokasi awal yang sudah disurvei oleh Kementerian Sosial di Kelurahan Bandengan pada Kamis (6/6/2025), dinyatakan tidak sesuai persyaratan.

Lahan seluas 14 hektar milik Pemkab Kendal di Kelurahan Bandengan itu, masih berupa tambak dan berpotensi terkena rob sehingga berdampak pada lingkungan. 

Pemkab Kendal kemudian menemukan lahan seluas 24 hektar milik Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan), yang diajukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Saat ini, status lahan tersebut masih disewa oleh pihak swasta dan ditanami pohon mangga hingga buah naga. 

"Yang kemarin di Bandengan itu dari katanya kurang memenuhi syarat. Bukan hanya masalah pembiayaan pengurukan tapi dikhawatirkan keamanan dan lingkungan juga terdampak jika dibangun di sana," kata Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari saat mengunjungi calon lahan Sekolah Rakyat di Desa Kartikajaya, Senin (14/7/2025).

Bupati yang akrab disapa Tika menuturkan, masa sewa status lahan di Desa Kartikajaya akan habis pada Desember 2025. 

Ia melihat peluang tersebut sebagai calon lahan yang tepat untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kendal.

"Kami mempunyai lahan dari Dinas Pertanian yang lebih dimungkinkan tidak diperpanjang lagi oleh penyewa. Sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,"

"Insyaallah setelah ini akan dilakukan simulasi perhitungan titik-titik luasan dan dari Dinsos akan segera membuat proposal untuk perubahan dan segera diajukan ke Kemensos." paparnya.

Tika menilai, lahan pertanian di Desa Kartikajaya sudah memenuhi persyaratan luasan dan kondisi lahan yang kering.

Sehingga tidak diperlukan pengurukan sebagaimana rencana awal di Kelurahan Bandengan.

"Lahan ini berukuran lebih luas dari pada lahan yang ada di Bandengan. Kita minimal kan 8,5 hektar saja, dan ini sudah terpenuhi," ujarnya. 

Tika berharap, usulan ini bisa disetujui Kemensos sehingga Kendal bisa masuk dalam 74 kabupaten/kota prioritas pendirian sekolah rakyat tahap pertama secara nasional.

"Program sekolah rakyat merupakan bagian dari visi presiden prabowo untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, merata, dan gratis bagi seluruh rakyat indonesia, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Optimistis

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Muntoha optimistis lahan yang diajukan sesuai dengan kriteria dari Kemensos.

Pihaknya juga akan langsung mengajukan proposal perubahan lokasi.

"Semoga tahun ini bisa langsung ACC dan bisa mendapatkan pembangunan fisik, karena ini lahannya saya kira sudah memenuhi syarat,"

"Termasuk dari segi letak, lalu resiko bencana dan ini relatif lebih tinggi dari samping-sampingnya." jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Rapriat Rogojati menyatakan pihaknya tidak keberatan jika lahan pertanian ini dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat.

"Sekolah Rakyat kami rasa sangat penting, dan kami juga tidak keberatan. Kami juga sangat mendukung jika memang ini nanti akan dibangun di sini, apalagi ini kan untuk mendukung Asta Cita bapak Presiden Prabowo," tandasnya.

Wanti-wanti Kemensos

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono mengecek langsung lokasi lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kendal.

Lokasi itu berada tak jauh dari pusat kantor pemerintahan Kabupaten Kendal, tepatnya di sebelah jalan raya Bandengan - Karangsari.

Namun, lokasi berupa lahan tambak seluas 14 hektar milik Pemkab Kendal itu menjadi langganan rob setiap tahun.

"Hari ini kami cek lokasi lahan pembangunan sekolah rakyat di Kendal. Di situ ada lahan untuk syarat luasan memang sudah sesuai yakni 8,5 hektar, itu sudah cukup," kata Agus seusai meninjau lokasi, Kamis (6/6/2025).

Agus menerangkan, lahan tersebut sebelumnya telah diajukan ke kementerian sosial. 

Namun, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan lahan tersebut sudah sesuai kriteria atau belum.

"Ternyata sudah dilakukan asesmen, tapi kita cek kembali dan ini ternyata sering terjadi rob. Nanti yang memutuskan dari Kementerian PU," sambungnya.

Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka Pemkab Kendal harus mencari lahan baru sebagai pengganti untuk pembangunan gedung sekolah rakyat.

Dikatakannya, lahan manapun bisa diusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat asal sesuai kriteria.

"Yang penting itu merupakan lahan milik Pemkab, kemudian tidak rawan bencana," ungkapnya.

Meskipun menjadi langganan rob, Agus menilai hal itu biasa disiasati dengan pengurukan tanah.

"Tinggal nanti dari Dinas PUPR setempat berani tidak, kalau berani langsung segera buat proposal pengajuannya," tegasnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan terdapat 5 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang sudah mengajukan untuk pembangunan sekolah rakyat.

Magelang menjadi wilayah terbanyak dengan 2 lokasi, sedangkan di Kabupaten Banyumas, Temanggung, Solo dan Pati masing-masing 1 lokasi.

"Nah di Kendal ini sedang diajukan 1 lokasi, syarat luas lahannya sudah terpenuhi," ujarnya.

Keberadaan sekolah rakyat ini diproyeksikan sebagai program percepatan pengentasan kemiskinan.

Syarat siswa yang diperbolehkan mendaftar ialah dari kalangan miskin dan miskin ekstrem.

Setelah masuk di sekolah rakyat, mereka akan mendapatkan fasilitas unggulan secara gratis. 

Baca juga: Gubernur Luthfi Terharu Saat Resmikan Sembilan Sekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta

Siswa juga mendapat berbagai keterampilan yang bisa diaplikasikan seusai lulus.

"Sekolah rakyat ini tingkatnya SD-SMA, jadi nanti ada ruang kelas sistemnya boarding, ada fasilitas lengkap,"

"Dan ini diharapkan bisa mengurangi kemiskinan, dari penelitian menunjukkan 64 persen orangtua miskin, itu anaknya juga ikut miskin. Kita tidak ingin itu terjadi, anak harus sukses." pungkas Agus. (ags/ima/iqs)