Tolak Kedatangan Rizieq Shihab: Warga Banyumas Khawatirkan Pecahnya Kerukunan

TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Puluhan warga Kecamatan Cilongok yang tergabung dalam Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah bersama sejumlah tokoh masyarakat menyuarakan penolakan terhadap rencana kehadiran Rizieq Shihab di wilayah mereka.

Aksi penolakan digelar terbuka di Lapangan Besar Cilongok, Kamis (17/7/2025) malam.

Hal itu menyusul kabar tokoh kontroversial itu dijadwalkan hadir dalam sebuah acara pada Kamis (24/7/2025) mendatang.

Baca juga: Rizieq Shihab Gugat Presiden Jokowi Rp 5.246 Triliun, Dianggap Melakukan Serangkaian Kebohongan

Massa membawa spanduk bertuliskan "Tolak Rizieq Shihab, Tidak Bermanfaat di Cilongok" dan melakukan orasi satu per satu di hadapan warga. 

Mereka menyatakan kekhawatiran atas potensi terganggunya stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat setempat.

"Di Cilongok ini masyarakatnya majemuk. Mayoritas warga ingin ketenangan. 

Kalau ada ceramah yang memprovokasi dan merusak kerukunan, tentu kami tolak," kata KH Nasrudin Warkum, tokoh agama dan sesepuh Cilongok kepada Tribunjateng.com, Jumat (18/7/2025).

Ia menegaskan, masyarakat tidak menolak kegiatan keagamaan, selama isinya mendidik, menyejukkan, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Senada dengan itu, Hari Mega Wanto dari PWI Laskar Sabilillah menyebut narasi yang dibawa Rizieq Shihab kerap menimbulkan polarisasi dan bertentangan dengan semangat persatuan.

"Kalau ada yang menolak Pancasila dan UUD 1945, itu bukan sekadar beda pendapat. 

Itu pelanggaran terhadap dasar negara," katanya.

Ia pun meminta negara tidak diam menghadapi potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI dan ketertiban masyarakat.

Baca juga: Inilah Sosok Syarifah Mona Hasinah, Istri Baru Habib Rizieq Shihab, Masih Keponakan Istri Terdahulu

"Kami minta Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri bertindak. 

Jangan biarkan rakyat sendirian menjaga warisan luhur bangsa," tambah Hari.

Warga Cilongok berharap aparat keamanan dan pemerintah daerah merespons cepat keresahan yang berkembang, serta mempertimbangkan kembali agenda kegiatan yang dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat. (jti)