Kisah PSK Menolak Ditawari Pekerjaan Lain, Terlalu Melelahkan dan Gaji Tak Cukup

TRIBUNJATENG.COM - Pengentasan Pekerja Seks Komersil (PSK) telah dilakukan dengan berbagai upaya termasuk menawari dengan pekerjaan lain.

Beberapa ada yang mau beralih profesi namun juga tidak sedikit yang menolak.

Alasannya terungkap, para PSK melihat pekerjaan yang ditawarkan terlalu melelahkan dan gaji tidak sesuai.

Baca juga: Prostitusi di IKN Marak, Tarif PSK Sekali Kencan Dibongkar, Basuki Klaim Sudah Streril

Baca juga: Beredar Kabar Marak PSK di IKN, Basuki Hadimuljono Buka Suara

Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Simalungun melaporkan bahwa pada tahun 2025, terdapat sebanyak 504 pekerja seks komersil (PSK) perempuan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. 

Mayoritas dari mereka terjun ke dunia pekerja seks komersial akibat masalah ekonomi.

Dari Januari hingga Juni 2025, KDS Simalungun menemukan lima PSK yang positif HIV.

Koordinator KDS Kabupaten Simalungun, Monica Anggriani Sihombing, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjangkau 504 PSK dan melakukan pemeriksaan tes HIV serta Infeksi Menular Seksual (IMS) terhadap sekitar 257 orang.

“Dari hasil rapid, lima orang positif dan kelimanya menjalani ARV (Antiretroviral),” ujar Monica saat ditemui di kantor KDS di Jalan Kertas, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, pada Senin (21/7/2025).

Monica menambahkan bahwa berdasarkan hasil screening, sekitar sepuluh persen PSK terpaksa bekerja di sektor ini akibat kekerasan seksual yang dialami di usia anak-anak maupun remaja.

Sebagian besar lainnya terjun ke dunia ini karena tuntutan ekonomi dan untuk menutupi beban hidup, di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan dan upah yang tidak layak.

“Rata-rata mereka itu janda. Janda ditinggal suami. Mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau kita tawarkan pekerjaan lain, menurut mereka terlalu capek dan upahnya tidak sesuai,” katanya.

Lebih lanjut, Monica mengungkapkan bahwa mayoritas PSK tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Saat ini, hanya ada tiga orang PSK yang positif HIV yang menerima bantuan sosial berupa pangan.

“Kalau bantuan sosial pangan untuk PSK sama sekali tidak ada. Yang ada cuma tiga orang itu pun yang penderita HIV. Syaratnya harus melampirkan surat berobat,” ungkapnya.

KDS juga memetakan penyebaran PSK di Simalungun berdasarkan zonasi, termasuk Zona Merah yang merupakan wilayah dengan kasus positif HIV yang memerlukan pendampingan khusus.

PSK tersebar di berbagai lokasi, termasuk lokalisasi, kedai remang-remang, kedai kopi berkedok prostitusi, dan spa.

“Dari luar Kabupaten Simalungun juga ada. Mereka merantau dari Bandung, Aceh, dan lainnya. Biasanya mereka bilang kepada keluarganya bekerja di rumah makan,” ucap Monica.

Di lokasi Zona Merah, relawan KDS secara rutin mendatangi PSK untuk memberikan edukasi dan menyerahkan logistik berupa alat kontrasepsi guna mencegah penularan penyakit kelamin dan HIV.

Namun, mereka sering mengalami keterbatasan dalam menjangkau PSK tanpa dukungan dari pemerintah kecamatan setempat.

“Kita beri edukasi, penyuluhan kesehatan, dan bagi logistik kondom gratis agar mencegah penularan penyakit kelamin dan HIV,” ucapnya.

Monica juga mencatat bahwa banyak PSK mengalami kekerasan seksual, tetapi terpaksa tidak menempuh jalur hukum karena identitas mereka tidak terungkap.

“Kekerasan yang dialami ada tamu yang tidak membayar jasa dan temuan lain pelanggan yang punya orientasi seks yang terlalu membahayakan fisik,” sambungnya.

Monica berharap agar pemerintah lebih peka terhadap masalah yang dihadapi PSK, seperti memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha, dan jaring pengaman sosial.

“Kalau melihat jumlahnya ini cukup banyak. Kalau kita suruh mereka berhenti bekerja tidak memungkinkan, karena tidak ada pekerjaan lain yang menjanjikan pemulihan ekonomi mereka,” ucap Monica. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com