Kasus Satria Kumbara asal Semarang Jadi Pengingat: Gabung Militer Asing Bisa Hilang Kewarganegaraan

Kasus Satria Kumbara asal Semarang Jadi Pengingat: Gabung Militer Asing Bisa Hilang Kewarganegaraan

TRIBUNJATENG.COM - Mantan anggota Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, menjadi sorotan publik setelah bergabung dengan militer Rusia dan ikut bertempur di Ukraina. 

Kini, Satria dikabarkan ingin kembali ke Indonesia, meskipun status kewarganegaraan WNI-nya telah dicabut oleh pemerintah.

Sebelum membelot ke luar negeri, Satria Arta Kumbara merupakan anggota Inspektorat Korps Marinir dengan pangkat terakhir Sersan Dua (Serda). 

Ia resmi diberhentikan dari dinas militer karena melakukan desersi, yaitu meninggalkan tugas tanpa izin dengan niat tidak kembali.

Menurut keterangan Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana, Satria telah dianggap melakukan desersi sejak 13 Juni 2022.

“Serda Satria Arta Kumbara NRP 111026, mantan anggota Itkormar, dinyatakan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini,” ujar Kadispenal, Jumat (9/5/2025).

Pengadilan Militer II-8 Jakarta sebelumnya telah menjatuhkan putusan in absentia terhadap Satria. 

Ia divonis satu tahun penjara dan diberhentikan secara tidak hormat dari kesatuan Marinir.

Namun, tanpa diketahui publik, Satria kemudian muncul di media sosial dan mengaku bergabung dalam operasi militer khusus Rusia. 

Pengakuan tersebut pertama kali muncul lewat akun X (Twitter) @zstorm689, yang juga membagikan dokumentasi visual dirinya bersama kelompok berseragam militer.

Postingan itu viral setelah akun @Y_D_Y_P menyebarkannya ulang, memicu spekulasi luas terkait keterlibatan Satria dalam konflik bersenjata di Ukraina.

Akibat keterlibatannya dengan militer Rusia, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas. 

Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, mengonfirmasi bahwa status WNI Satria telah dicabut sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

“Ia telah dinyatakan desersi dan lebih fatal lagi karena aktif dalam kegiatan militer asing tanpa izin Presiden,” kata Supratman saat konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).