Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

SPMB Kota Semarang

Sekolah Dasar Negeri di Semarang Sepi Peminat, DPRD Minta Pemkot Lakukan Evaluasi

Sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Kota Semarang mengalami penurunan jumlah pendaftar pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

|
Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: rival al manaf
TRIBUN JATENG/IDAYATUL ROHMAH
SPMB: Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) TK dan SD Negeri tahun 2025/2026 telah dibuka Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Selasa (10/6/2025). Pada hari pertama pendaftaran secara daring tersebut, orang tua siswa berbondong-bondong datang ke posko pelayanan area kantor Disdik Kota Semarang. (Tribun Jateng/Idayatul Rohmah) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Kota Semarang mengalami penurunan jumlah pendaftar pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Fenomena ini menjadi sorotan DPRD Kota Semarang yang mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, persoalan SD negeri yang kekurangan siswa tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera ditangani oleh pemerintah kota serta dinas pendidikan.

Baca juga: Gubernur Jateng Dorong Lembaga Penyiaran Angkat Kearifan Lokal

Baca juga: Isu Kesehatan dan Pencegahan Stunting Kini Jadi Fokus Gerakan Muhammadiyah Aisyiyah

"Harus dievaluasi bahwa tiap tahun itu memang harus ada evaluasi-evaluasi. Ini kenapa sih kok seperti itu? Supaya ke depan tidak terjadi dan tidak terulang lagi,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (28/7/2025).

Kadarlusman menyebut hingga saat ini DPRD belum membahas usulan penggabungan atau merger terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan siswa.

Ia menegaskan, keputusan tersebut menjadi wewenang pemerintah kota dan dinas pendidikan.

"Kami belum ke arah sana. Kemarin kan ada jeda waktu untuk melakukan pendaftaran ulang tahap ke-dua kan. Tapi sampai sekarang hasilnya apa belum kami lihat," bebernya.

Di sisi lain, turunnya minat terhadap SD negeri menjadi perhatian, terlebih di tengah rencana pelaksanaan program nasional berupa pendirian Sekolah Rakyat untuk masyarakat kurang mampu.

DPRD sendiri, menurut Kadarlusman, mendukung kebijakan pendidikan yang membantu masyarakat.

Namun, ia menekankan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis evaluasi dan data lapangan.

Kadarlusman mengingatkan agar program ini tidak semakin menggerus animo masyarakat terhadap SD negeri.

"Nanti pasti akan ada evaluasi. Jika kemungkinan kalau hanya peruntukannya masyarakat yang tidak mampu dan pengaruhnya ke sekolah negeri, pasti dinas terkait akan mengevaluasi dan memberikan masukan kepada pusat. Karena ini kan program nasional," jelasnya. (idy)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved