Megawati Soekarnoputri Kembali Pimpin PDIP, Ini Sikap Politik ke Prabowo

Megawati Soekarnoputri Resmi Kembali Jadi Ketua Umum PDIP 2025-2030

TRIBUNJATENG.COM, DENPASAR -- Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025–2030.

Pengukuhan ini berlangsung dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (1/8/2025).

Keputusan ini sekaligus memperpanjang kepemimpinan Megawati yang telah berlangsung sejak 1999.

Sebelum kongres dimulai, PDIP telah mengadakan bimbingan teknis nasional (bimtek) yang diikuti oleh lebih dari 3.200 anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

Acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Megawati dan jajaran DPP PDIP.

Kongres PDIP kali ini menuai sorotan karena dianggap berlangsung secara mendadak. Hingga Rabu (30/7/2025), belum ada pengumuman resmi terkait jadwal pelaksanaan kongres.

Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, hanya memberi isyarat bahwa kongres akan digelar usai bimtek berakhir.

“Insya Allah, setelah bimtek, kita akan ada kabarnya (jadwal kongres),” ujar Puan dalam keterangan kepada media.

Namun, pada akhirnya, kongres tetap digelar tertutup dan dijaga ketat.

Hanya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDIP yang diizinkan masuk ruangan, menggunakan ID khusus.

Prosedur ini memperkuat kesan eksklusif dari forum tertinggi partai tersebut.

Bagaimana Pandangan Megawati terhadap Pemerintahan Prabowo?

Meski belum menyampaikan pidato resmi pasca-pengukuhan, sinyal dukungan Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Prabowo Subianto mulai tampak jelas.

Dalam sambutannya saat bimtek, Megawati menekankan pentingnya soliditas partai, kerja gotong royong, dan dukungan terhadap pemerintahan yang baru.

Tak hanya itu, para kader juga dibekali penguatan peran fraksi agar mampu menjalankan tugas legislasi secara efektif.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan PDIP dalam beradaptasi dengan konstelasi politik nasional yang berubah.

Apa Kaitan Amnesti Hasto Kristiyanto dengan Kongres PDIP?

Menariknya, Kongres PDIP ini berlangsung hanya sehari setelah Presiden mengumumkan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.

Hasto sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku.

Amnesti, yang merupakan hak prerogatif Presiden sesuai UUD 1945, memicu spekulasi di kalangan publik.

Banyak yang mengaitkannya dengan arah politik Megawati Soekarnoputri yang kini tampaknya mendekat ke pemerintahan Prabowo.

Megawati Soekarnoputri kini resmi menjabat sebagai Ketua Umum PDIP untuk kelima kalinya berturut-turut.

Dengan pengalaman panjang sebagai pemimpin partai sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati dianggap tetap menjadi figur sentral yang menjaga stabilitas internal PDIP.

Di tengah dinamika politik nasional yang dinamis, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati diharapkan mampu tetap relevan, solid, dan adaptif, termasuk dalam membangun relasi strategis dengan pemerintahan baru.

Kembali dikukuhkannya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP menandai kesinambungan dan stabilitas dalam tubuh partai berlambang banteng ini.

Kongres PDIP 2025 yang berlangsung secara tertutup turut memperkuat kesan eksklusivitas dalam pengambilan keputusan partai.

Di sisi lain, pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto menambah warna politik yang kental dalam kongres tersebut.

Meski belum memberikan pidato secara resmi, sinyal dukungan Megawati terhadap pemerintahan Prabowo Subianto menjadi isu hangat yang ditunggu-tunggu publik.

Arah politik Megawati akan sangat menentukan posisi PDIP dalam lima tahun ke depan, baik di parlemen maupun dalam lanskap politik nasional yang sedang berubah cepat. (tribunnews)