Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Solo

Pengurus DPC PDIP Solo Terbentuk Sebelum Akhir Desember 2025

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo juga akan membentuk kepengurusan baru sebelum akhir tahun ini.

Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI
PENGURUS BARU - Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. DPC segera mempersiapkan struktur pengurus baru dan ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2025. 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta segera menyusun daftar calon pengurus baru.

Ditargetkan, pembentukan pengurus tersebut dapat terealisasi sebelum akhir Desember 2025.

Pembentukan pengurus di DPC PDIP Kota Surakarta ini pun sesuai instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: INFOGRAFIS PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca juga: Perintah Megawati Soekarnoputri: Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperpanjang periode kepemimpinannya pada 2025-2030.

Sesuai amanat kongres, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo juga akan membentuk kepengurusan baru sebelum akhir tahun ini.

“Ada pembahasan, yang komisi organisasi mengusulkan kepada DPP partai untuk DPD dan DPC selesai akhir 2025, Desember,” jelasnya seperti dilansir dari TribunSolo.com, Minggu (3/8/2025).

Sedangkan di tingkat ranting hingga anak ranting akan dibuat kepengurusan baru dengan target tahun depan.

Hal ini mempertimbangkan besarnya wilayah yang harus dilakukan reorganisasi.

“Untuk Ranting dan Anak Ranting di 2026 karena wilayahnya besar,” terangnya.

Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan pembentukan kepengurusan baru akan dilakukan.

Pihaknya menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang akan dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Nanti dari DPP ada juklak juknis harus dibuat dulu."

"Sudah diputuskan timeline seperti itu dijalankan,” jelasnya.

Selain mengukuhkan kembali kepemimpinan Megawati, sejumlah struktur di bawahnya juga telah terbentuk.

Jabatan sekjen diampu langsung oleh Megawati.

Lalu ada 28 Ketua DPP berbagai bidang hingga Wakil Sekjen dan Bendahara yang juga telah ditetapkan.

“Ketua Umum diberi hak prerogatif menyusun strukturnya Ketua DPP, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara."

"Itu yang diputuskan,” tutur FX Rudy.

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Kembali Pimpin PDIP, Ini Sikap Politik ke Prabowo

Baca juga: Daftar 35 Pengurus DPP PDIP 2025-2030 Resmi Dilantik Megawati, Ganjar Jadi Kabid Politik

Dukung MBG

DPC PDIP Kota Surakarta memiliki sikap terkait instruksi Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. 

Seperti diketahui, instruksi Mega adalah untuk mendukung program pemerintah. 

Terkait ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo buka suara. 

Dia menyatakan patuh dengan instruksi. 

Namun, ada poin yang menjadi sikap DPC PDIP yakni tetap mengkritisi jika sebuah program tak berpihak pada rakyat.

“Program pemerintah dari pusat sampai ke daerah itu yang tujuannya untuk kepentingan rakyat tetap mendukung seperti MBG dan lain sebagainya."

"Kebijakan Pemerintah Kota kami dukung."

"Namun kalau kebijakan itu tidak baik dan tidak berpihak pada rakyat, kami kritisi dan memberikan sosialisasi,” ungkapnya.

Arahan untuk mendukung pemerintah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.

Megawati menyampaikannya saat acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025).

Pernyataan ini keluar menjelang Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti setelah Hasto divonis 3,5 tahun.

Dia dinyatakan bersalah dalam kasus Pergantian Antar-Waktu (PAW) Harun Masiku.

Hasto pun bisa menghirup udara bebas setelah diberikan amnesti.

Meski begitu, FX Rudy menegaskan bahwa sejak awal partainya memang tidak memposisikan diri sebagai oposisi.

Menurutnya, dengan sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi.

“Penyeimbang, tidak ada koalisi tidak ada oposisi."

"Yang ada penyeimbang karena kita memakai sistem presidensial bukan parlementer,” jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan juga bersifat membangun.

Sembari mengkritik, pihaknya juga memberikan solusi alternatif atas berbagai permasalahan yang muncul.

“Yang didukung berpihak pada kepentingan rakyat."

"Cuma kalau rakyat yang dirugikan atau ada hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kami berhak mengkritisi."

"Tapi tidak sekadar mengkritisi karena punya legislatif itu nanti ada solusinya,” ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Solo

Baca juga: Tangis di Rumah Duka Marsma Fajar Adriyanto, Korban Tewas Jatuhnya Pesawat Latih di Bogor

Baca juga: "Panas Poll Bikin Pusing" Panas Terik di Kota Semarang, Suhu Hari Ini 35 Derajat Celcius

Baca juga: Wali Kota Tegal Dedy Yon Harap MPS Indonesia Berkontribusi dalam Giat Kemanusiaan

Baca juga: Insiden Pesawat Latih Jatuh di Bogor: Marsma TNI Fajar Adriyanto Tewas, Satu Rekannya Kritis

Sumber: Tribun Solo
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved