Dishub Jepara Masih Lakukan Studi Kelayakan Rencana Trans Jateng

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jepara masih lakukan studi kelayakan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perluasan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng hingga ke Kabupaten Jepara. 

Rencana aglomerasi BRT Trans Jateng pada rute Jepara, Kudus, Pati ini, ditargetkan mulai beroperasi tahun 2026. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jepara, Ony Sulistijawan mengatakan sampai saat ini pihaknya masih dalam tahap feasibility study atau studi kelayakan. 

Ia menjelaskan kajian yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari usulan Dishub Jepara yang diajukan pada akhir tahun 2023. 

"Ini masih proses feasibility study, hasil usulan kita di akhir 2023 lalu. Cuma survey kemarin, masih beda pendapat antara mau dibuat dua atau satu aglomerasi," kata Ony kepada Tribunjateng, Senin (11/8/2025).

Dia menuturkan jarak maksimal untuk satu aglomerasi adalah sekiranya 50 kilometer. 

Sementara, dari Terminal Pecangaan jaraknya sudah mencapai 80 kilometer. 

Dishup Jepara masih mencari lokasi yang sesuai dengan ketentuan jarak maksimal tersebut.

"Masih mencari 50 kilometer tepatnya dimana, baru kami tata," tuturnya.

Untuk penentuan rute akan mempertimbangkan titik-titik dengan ruas penumpang tertinggi, terutama pada kawasan industri di Pecangaan-Mayong sekitarnya. 

Tidak menutup kemungkinan, rute pagi hari akan lebih banyak mengakomodasi penumpang dari arah Pati dan Kudus. 

Rencana itu kata dia, akan menghubungkan tiga kabupaten yaitu Jepara, Kudus, dan Pati (Jekuti).

Namun, untuk kepastian jumlah armada dan titik halte masih menunggu hasil kajian dari konsultan. 

"Anggaran pelaksanaannya di tahun 2026, atau kalau belum selesai kajiannya bisa bergeser ke tahun 2027. Tapi tetap kami kejar agar target 2026 selesai," ungkapnya. 

Ony menegaskan, rencana ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, hanya saja Pemkab Jepara dilibatkan pada proses pembahasannya.

"Siap mendukung dan berkoordinasi dengan pihak operator, termasuk terkait penyediaan shalternya," tutupnya. (Ito)