Rumor Bupati Rembang Harno Terima Intensif Pajak Rp78 Juta, Benarkah?

TRIBUNJATENG.COM, REMBANG - Media sosial dihebohkan dengan rumor yang menyebut para pejabat daerah menerima insentif pajak.

Rumor ini semakin memanas, terlebih di beberapa daerah sedang mempersoalkan kenaikan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sebagai contoh di Kabupaten Rembang, Bupati Harno disebut-sebut telah menerima intensif hasil pajak sebesar Rp78 juta.

Bagaimanakah faktanya?

Baca juga: Tantang Pegawai Pajak, Tukang Las Kesal PBB Naik 6 Kali Lipat NJOP Jadi Rp1,2 Miliar: Beli Saja!

Baca juga: Tak Mau Bebankan Rakyat Lewat Pajak PBB, Pemkab Demak Dongkrak PAD Melalui Sektor Pariwisata

Bupati Rembang Harno membantah menerima uang Rp78 juta dari insentif pajak triwulan pertama atau Januari hingga Maret 2025.  

Adapun Surat Keputusan terkait insentif pajak untuk pejabat di Pemkab Rembang sudah diteken Harno.  

SK bernomor 900.1.3/0367/2025 itu mencantumkan besaran insentif pungutan pajak untuk pejabat BPPKAD hingga Bupati.

Dalam SK tersebut, alokasi dana insentif untuk Bupati Rembang mencapai Rp78.239.000, yang merupakan sekira 14 persen dari total dana insentif sebesar Rp558.850.000.

Namun Bupati Rembang saat ini, Harno menjelaskan bahwa jumlah tersebut tidak sepenuhnya diterima olehnya.

“Mendengar berita, saya menerima insentif pajak Rp78 juta, Bupati siapa?"

"Kalau tidak diklarifikasi, dianggap yang menerima Harno semua."

"Januari–Februari masih Bupati lama yang menerima,” ujar Harno seperti dilansir dari Kompas.com, Minggu (24/8/2025).

Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang, Fery Sumardi mengonfirmasi bahwa insentif pajak triwulan pertama 2025 memang dibagi sesuai masa jabatan.

Harno menerima Rp22.167.717, sementara mantan Bupati Rembang, Abdul Hafidz mendapatkan Rp44.335.433.

“Bupati Hafidz sampai Februari 2025."