Oknum Kemenag Terima Setoran Minimal 2.600 Dollar AS Hasil Jual Kuota Haji 2024, Siapakah Dia?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Hingga saat ini tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara marathon memeriksa perkara dugaan korupsi kuota haji 2024.

Meskipun sudah mencekal tiga orang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan, KPK belum membeberkan siapa sajakah yang berpotensi berstatus tersangka.

Namun dari beragam informasi yang dihimpun, kuat dugaan memang ada tindak korupsi dalam pelaksanaan haji pada tahun itu.

Khususnya ini berkaitan pembagian jatah kuota tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

Baca juga: Pengalaman Spiritual Paramitha Rusady saat Ibadah Haji hingga Kuota Miliknya Ditawar Rp 1 Miliar 

Baca juga: KPK: Pejabat Kemenag Rapat dengan Agen Travel Sepakati Kuota Haji Khusus 50 Persen

KPK mengungkap kuota haji tambahan yang dialokasikan untuk haji khusus diperjualbelikan mulai dari Rp200 juta hingga Rp300 juta.

“Untuk harganya, informasi yang kami terima di atas Rp100 juta, bahkan sampai Rp300 juta,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (26/8/2025).

Tak hanya kuota haji khusus, Asep mengatakan, kuota haji furoda bahkan dijual hingga menyentuh harga Rp1 miliar.

Asep juga mengatakan adanya dugaan timbal balik atau setoran dana yang diberikan travel haji ke oknum Kementerian Agama (Kemenag) untuk setiap kuota haji khusus yang terjual.

“Berapa besarannya?"

"Sekira 2.600 sampai 7.000 (Dollar AS)."

"Jadi 2.600 sampai 7.000 itu adalah selisihnya yang setor ke oknum di Kemenag,” ucap dia.

KPK pun saat ini menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kantor Kemenag pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Baca juga: Larangan Haji Berkali-kali demi Antrean yang Lebih Adil

Baca juga: Duduk Perkara Muncul Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Rasio Tambahan Dibagi Sama Rata

Asep menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen.

Sedangkan kuota haji reguler ditetapkan 92 persen.

Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.

Namun dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan oleh Kemenag.

“Itulah yang menjadi perbuatan melawan hukumnya."

"Itu tidak sesuai aturan, tapi dibagi dua yakni 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi kuota khusus,” ujar Asep.

“Jadi berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen."

"Ini menyalahi aturan,” imbuh dia.

KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1 triliun.

KPK pun sudah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Aziz, dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah Fuad Hasan Masyhur.

Adapun sebagai dampak yang terjadi, sekira 8.400 calon jemaah haji yang sudah mengantre selama 14 tahun gagal berangkat karena adanya dugaan korupsi kuota haji 2024 tersebut.

“Yang seharusnya berangkat pada 2024 menjadi tidak berangkat, akibat praktik tindak pidana korupsi ini," beber Asep.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Ungkap Kuota Haji Khusus Dijual Rp 200-300 Juta, Furoda Rp 1 Miliar"

Baca juga: FAKTA TERBARU, 4 Eksekutor Penculik dan Pembunuh Kacab Bank BUMN Sudah Terima DP Rp50 Juta

Baca juga: Wali Kota Tegal Ikut Latihan Menembak di Yonif 407 Padmakusuma: Solid Tidak Ada Gap

Baca juga: 6 OPD Kota Tegal Terima Penghargaan Evaluasi Kinerja Terbaik, Ini Daftarnya

Baca juga: Raimuna Daerah XIII Jateng Dibuka, Gubernur Luthfi Tekankan Kolaborasi Bangun Ketahanan Bangsa