Ramai Dugaan Pungutan Laptop di SMPN 1 Gumelar Banyumas, Dindik dan Kepsek Angkat Bicara

Dana aspirasi belum turun, kami nanti sekolah tidak terima uang tetapi unit komputer. Intinya kami sudah melakukan upaya," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (26/8/2025). 

Kegaduhan di media sosial, menurut Waryanto kemungkinan terjadi karena miskomunikasi antara pihak sekolah, komite, dan wali murid.

Komite sekolah menegaskan terkait sumbangan diberikan kebebasan, boleh di atas angka itu, di bawah angka itu, bahkan dibebaskan bagi yang tidak mampu.

"Komite berencana besok Rabu akan ada pleno lagi membahas dan menegaskan ini adalah sifatnya sumbangan," tegasnya.  

Menurutnya bantuan dari pemerintah pusat yang diterima sekolah hanya berasal dari dana BOS.

"Kalau di tempat kami hanya dana BOS saja, tujuannya operasional. 

Lalu kenapa tidak digunakan untuk membeli komputer? 

Penggunaan dana BOS ada ketentuan dan penggunaannya, jadi penggunaannya sudah diatur betul," paparnya. 

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen melarang segala bentuk pungutan di sekolah.

"Sudah melarang dan mengeluarkan surat, dilarang ada pungutan," kata Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Widya Prada sekaligus Plt Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Purnomo Hesti. 

Purnomo menyampaikan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pihaknya telah melakukan konfirmasi ke sekolah.

"Jadi itu, bahasanya orang yang membulatkan. Pada dasarnya kita sudah menyampaikan, nominalnya bervariasi dan berbeda-beda, jadi bukan pungutan. 

Itu yang menyampaikan dari komite, sekolah ada suatu kebutuhan-kebutuhan. Komite menyampaikan dari orangtuanya bahasa yang keluar kelas 7 sekian, kelas 9 sekian. Pada dasarnya tidak sama," terangnya. 

Nominal sumbangan menyesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa.