Ramai Dugaan Pungutan Laptop di SMPN 1 Gumelar Banyumas, Dindik dan Kepsek Angkat Bicara

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Dugaan pungutan di SMP Negeri 1 Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, menjadi sorotan warganet usai akun Facebook bernama 'Ngringet Bareng' mengunggah keluhan soal pembayaran kenang-kenangan berupa laptop.

Unggahan itu disampaikan dalam bahasa campuran satire dan kritik terbuka kepada para pejabat pendidikan dan kepala daerah.

Berikut ini adalah isi dari caption akun Ngringet Bareng yang diposting juga di akun facebook Banyumas Dalam Info. 

"Mumpung hari libur arep ngoceh maning. mbok menawa pejabat dindik karo bupatine, gubernur re kober ndeleng hp.

Pada hari kamis kemarin kami wali murid diundang hadir ke SMPN 1 Gumelar,  Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 

Kami diundang hanya mendengarkan keputusan pihak sekolah ada yang harus dibayar untuk beli leptop buat kenang kenangan bahasanya.

Kelas satu bayar Rp400 ribu kelas 3 Rp700 ribu per siswa. Sedangkan kelas 2 saya ngga berani bilang karena saya ngga tau pasti berapa nominalnya. Mohon diyindak," tulis akun tersebut yang diposting 3 hari yang lalu. 

Menanggapi unggahan tersebut, Kepala SMP Negeri 1 Gumelar, Waryanto, menjelaskan pertemuan dengan orangtua siswa, Kamis pekan lalu merupakan rapat pleno menyosialisasikan program serta penyelarasan visi dan misi sekolah.

"Hari H pada rapat komite kita diskusi. 

Kami sampaikan visi misi sekolah, ada kebijakan pembelajaran mendalam, maka visi misi saya cocokkan. 

Dari situ muncul beberapa program, di antaranya adalah Tes Kemampuan Akademik (TKA). Itu program baru untuk kelas 9. 

Maret akan ada tes, fungsinya akan digunakan sebagai salah satu syarat masuk ke jenjang berikutnya berbasis CBT soal dari kementerian," katanya. 

Menyikapi hal tersebut, pihak sekolah memberikan pernyataan resmi sebagai berikut. 

1. Sumbangan sebesar Rp700 ribu untuk kelas IX dan Rp400 ribu untuk kelas VII merupakan hasil dari musyawarah mufakat antara Komite Sekolah dan orang tua/wali murid masing- masing kelas.

2. Tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan sumbangan tersebut. 

Sifatnya sukarela dan bertujuan mendukung kegiatan pembelajaran serta kebutuhan siswa, termasuk pengadaan perangkat pendukung seperti laptop sebagai kenang-kenangan yang bermanfaat.

3. Manfaat utama dari sumbangan tersebut kembali kepada siswa, baik dalam bentuk fasilitas, dokumentasi kelulusan, maupun peningkatan layanan pembelajaran.

4. Apabila terdapat misinformasi atau miskomunikasi, sekolah membuka uang dialog dan klarifikasi secara langsung melalui pihak sekolah atau Komite Sekolah. 

Menurut Waryanto, dalam rapat tersebut disampaikan pula kebutuhan sarana mendukung pelaksanaan TKA, salah satunya adalah komputer.

Pihaknya mengatakan saat itu sekolah tidak mengarahkan apa-apa. 

"Diskusi dilanjutkan oleh komite sekolah, seandainya program ini berjalan maka muncul hitungan satu orang segini. 

Kelas 7 itu Rp400 ribu, kelas 9 Rp695 ribu. 

Angka ini muncul pada saat rapat komite, saya sifatnya hanya pendengar," ujarnya. 

Waryanto memaparkan saat ini SMPN 1 Gumelar memiliki 26 unit komputer. 

Sementara, pelaksanaan TKA kelas 9, sekolah memerlukan 67 unit.

Sehingga ia menyampaikan masih kurang 41 unit. 

"Total perkiraan itu Rp215 juta. 

Saya sampaikan sekolah ada kekurangan 41 unit. 

Sekolah sudah melakukan upaya, kami meminta dana aspirasi. 

Akan cair, Insyallah Oktober 7 unit, jadinya tinggal 34. 

Dana aspirasi belum turun, kami nanti sekolah tidak terima uang tetapi unit komputer. Intinya kami sudah melakukan upaya," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (26/8/2025). 

Kegaduhan di media sosial, menurut Waryanto kemungkinan terjadi karena miskomunikasi antara pihak sekolah, komite, dan wali murid.

Komite sekolah menegaskan terkait sumbangan diberikan kebebasan, boleh di atas angka itu, di bawah angka itu, bahkan dibebaskan bagi yang tidak mampu.

"Komite berencana besok Rabu akan ada pleno lagi membahas dan menegaskan ini adalah sifatnya sumbangan," tegasnya.  

Menurutnya bantuan dari pemerintah pusat yang diterima sekolah hanya berasal dari dana BOS.

"Kalau di tempat kami hanya dana BOS saja, tujuannya operasional. 

Lalu kenapa tidak digunakan untuk membeli komputer? 

Penggunaan dana BOS ada ketentuan dan penggunaannya, jadi penggunaannya sudah diatur betul," paparnya. 

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen melarang segala bentuk pungutan di sekolah.

"Sudah melarang dan mengeluarkan surat, dilarang ada pungutan," kata Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Widya Prada sekaligus Plt Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Purnomo Hesti. 

Purnomo menyampaikan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pihaknya telah melakukan konfirmasi ke sekolah.

"Jadi itu, bahasanya orang yang membulatkan. Pada dasarnya kita sudah menyampaikan, nominalnya bervariasi dan berbeda-beda, jadi bukan pungutan. 

Itu yang menyampaikan dari komite, sekolah ada suatu kebutuhan-kebutuhan. Komite menyampaikan dari orangtuanya bahasa yang keluar kelas 7 sekian, kelas 9 sekian. Pada dasarnya tidak sama," terangnya. 

Nominal sumbangan menyesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa.

"Nyatanya ada yang memberi besar, yang tidak punya dari sekolah tidak memaksa memberi. 

Itu hasil konfirmasi saya dengan kepala sekolah seperti itu. 

Namanya orang ingin viral, ada oknum yang ingin memelintir bahasa tersebut," ucap Purnomo.  

Ia menegaskan kebutuhan utama di SMPN 1 Gumelar adalah komputer yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan TKA berbasis komputer sesuai kebijakan pemerintah pusat.

"Yang dibutuhkan adalah komputer. Antara sekolah satu dan yang lain itu berbeda," tambahnya. (jti) 

Baca juga: Menonton Bola Bisa Berujung Somasi: Saat Hiburan Murah Jadi Jerat Hukum

Baca juga: BREAKING NEWS Komandan Damkar Brebes Digigit Kera Peliharaan Warga Hingga Luka 13 Jahitan

Baca juga: Bupati Pekalongan Fadia Dorong Semangat Tumandang Bareng untuk Kemajuan Daerah