Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai, kekisruhan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum 2014 karena sistem proporsional terbuka. Kekisruhan ini memunculkan penilaian bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 lebih buruk jika dibandingkan Pemilu 2009.
"Kami sudah terima laporan dari Sabang sampai Merauke banyak terjadi masalah. Banyak juga yang menilai kok pemilu sekarang lebih kisruh ya? Ini karena kita pakai sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak," kata Jimly, di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).
Ia mengatakan, pada pemilu kali ini, ada 12 partai politik peserta pemilu dengan 180 ribu orang calon anggota legislatif yang bersaing mendapatkan kursi DPR dan DPRD. Menurutnya, persaingan menjadi sangat ketat karena arena pertarungan bukan hanya antarpartai, melainkan antarindividu caleg juga.
"Mereka usaha untuk kepentingan sendiri-sendiri, lepas dari partainya. Jadi kecurangan seperti politik uang merata di mana-mana. Kebetulan masyarakatnya juga senang dan mempersiapkan diri untuk menerima," jelasnya.
Jimly mengatakan, praktik politik uang dengan membeli suara pemilih adalah hal yang nyata. Berdasarkan informasi yang diterima DKPP, pemilih diberi uang dengan nilai Rp 10.000 hingga Rp 20.000.
"Masyarakat sudah menganggap biasa hal seperti itu. Penyelenggaranya pun sudah tahu ada gejala itu," kata dia. (*)