Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Politisi PKS, Mardani Ali Sera memprotes judul Indonesia Lawyer Club (ILC).
Dilihat TribunJateng.com, melalui akun Youtube Indonesia Lawyers Club pada Selasa (12/3/19).
Mardani menyebut bahwa judul ILC kurang tepat.
Menurutnya, tim Prabowo bukan mencurigai Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tim-nya memperbaiki DPT.
"Bang Karni saya mau protes judulnya bukan kubu 02 mencurigai DPT, yang benar kubu 02 bekerja keras memperbaiki kualitas DPT pemilu 2019," ujar Mardani Ali Sera.
• Romahurmuziy Kena OTT KPK, Mahfud MD: Seperti yang Saya Bilang Dulu
• HEBOH! Siang-siang Mobil Bergoyang di Parkiran Kantor Bupati Gegerkan PNS!
• Buka-bukaan Lucinta Luna kepada Hotman Paris: Rutin Menstruasi Setiap Tanggal 5
• Viral Meme Tuman di Medsos, Begini Asal Muasalnya
• Jawaban Pak Ndul Intinya Inti Ahlinya Ahli Core of the Core Bikin Sule Emosi di Ini Talkshow
Tampak Karni Ilyas yang mendengar protes Mardani Ali Sera tersebut tersenyum.
Momen tersebut membuat penonton bertepuk tangan.
Setelah itu, Mardani Ali Sera melanjutkan pendapatkan.
"Nanti Bang Karni boleh cek itu kepada KPU atau Bawaslu, siapa paling perhatian, siapa yang paling serius, 01 nggak ada, 02 terus, ini tanggungjawab kita bersama, tidak ada pemilu yang bersih kecuali hulu-nya DPT yang bersih, dan itu dilakukan oleh 02, kita jihad soal ini Bang Karni," ujar Mardani yang disambut tepuk tangan penonton.
Mardani lantas menyebut bahwa kubu Prabowo-Sandi tidak mencurigai, namun banyak data menurut mereka ada banyak cacatan soal DPT di Indonesia.
"Kami bukan suudzon, namun faktanya banyak catatan soal DPT kita ini," ujar Mardani.
Mardani menyebut bahwa tim Gerindra bekerja keras untuk memperbaiki DPT.
"Kita rapiin data dari KPU, kemudian muncul beberapa data dan kita komunikasikan kepada KPU, karena kami cinta kepada KPU," ujarnya.
Mardani Ali Sera lantas menyebutkan data yang timnya bawa tidak asal ngomong.
"Tidak mudah untuk mendapatkan DPT Final ini, dari DP 4 DPS, DPT hasil perbaikan 1, DPT hasil perbaikan 2, DPT Final yang 190 juta lebih, itu kita cermati selalu, karena kita memahami sistem kependudukan kita berubah-ubah, dulu zaman bu Husnul 2004, KPU yang menetapkan jumlah DPT, tapi kemendagri juga pernah menetapkan, sekarang DP 4-nya dari Kemendagri, makanya tidak ada di DP 4 nya Kemendagri tidak ada WNA masuk DPT, tidak ada, karena sudah tersaring dari 1300-an, tapi faktanya masih ada 307 sekarang yang tercantum dalam DPT, 307 ini tidak layak karena WNA, karena ada WNA yang masuk DPT, angkanya kecil tapi untuk supremasi dan kedaulatan ini luar biasa, kalau kita ceroboh hal besar juga bisa terjadi," ujar Mardani.