Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Ribka Tjiptaning, Anggota DPR komisi IX marah dengan sistem BPJS yang ada di Indonesia.
Hal itu tampak saat Komisi IX DPR Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan seperti yang diunggah di akun Youtube DPR RI pada Jumat (7/11/19).
Ribka Tjiptaning mengaku tidak tertarik membahas data BPJS.
Ia ingin membahas gebrakan BPJS ke depan.
"Saya nggak tertarik membicarakan utang BPJS, defisit BPJS, kita kan ingin BPJS ngapain ke depan," ujarnya.
Ribka Tjiptaning mengaku kesal dengan pemerintah kerap megatakan bahwa sudah memberikan triliunan rupiah untuk kesehatan.
Namun, faktanya banyak rakyat yang tidak sanggup membayar BPJS.
"Jangan juga pemerintah memberikan pembenaran, bolak-balik bilang ke depan TV, pemerintah bilang sudah berikan triliunan untuk membayar kesehatan rakyat, itu nggak penting," ujarnya.
Ribka mengatakan bahwa masih banyak pasien yang ditolak rumah sakit.
Ribka marah dengan kejadian tersebut dan menegaskan bahwa hal itu melanggar konstitusi.
"Rakyat bilang ini lho masih ada yang nggak bisa bayar, ini lho yang masih ditolak rumah sakit, dan itu melanggar konstitusi," ujarnya.
"Saya tegaskan, mumpung tandatangan kita masih laku, kalau menteri sakit, anggota DPR sakit, sudah disambut di Rumah sakit sama perawatnya, kalau rakyat enggak gitu," ujarnya.
• Penampakan Via Vallen Setelah Berat Badan Naik 4 Kilogram Terlihat Gendutan
• Dilaporkan Dewi Tanjung ke Polisi, Novel Baswedan: Saya Nggak Mau Menanggapi Orang Ngawur
• Politikus PSI Wiliam Aditya Ultimatum Keras Anies Baswedan, Begini Reaksi Najwa Shihab
Ribka meminta agar pelayanan BPJS di rumah sakit ditingkatkan agar semua rakyat memiliki hak yang sama untuk sehat.
"Sebenarnya history-nya lahir BPJS ini apa, kan untuk memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit, dulu ada Jamkesnas, SKTM, bla-bla, supaya mimpi kita ada jaminan tingkat nasional,
"Supaya ada orang Pandeglang sakit di Bandung, ada orang Papua sakit di Aceh itu semua Hak warga negara, kita semua punya hak yang sama, itu perintah UUD 1945 pasal 28H, setiap warga negara punya hak sehat yang sama," ujarnya.
Ribka menegaskan bahwa siapapun harus memiliki hak dan jaminan kesehatan yang sama.
"Buruh jangan dilihat gajinya, buruh gaji Rp 7 juta, ketika kena PHK, dan anaknya sakit siapa yang bertanggungjawab, tetapi ia warga negara," ujar Ribka.
Ribka mengatakan seharusnya semua warga negara diberikan hak sama untuk megakeses kesehatan
"Saya nggak seneng lihat data, BPJS datanya beda lagi sama BKKBN, nggak ada bener,"
"Sekarang pokoknya warga negara punya hak sehat yang sama, mau orang kaya, mau tukang potong rumput harusnya sama," ujarnya.
Ribka Tjiptaning mengaku muak dengan iklan BPJS di televisi.
Menurutnya, dengan iuran BPJS yang diwajibkan untuk seluruh anggota keluarga merupakan pemerasan.
"Saya muak lihat iklan di TV, gotong royong, katanya dengan gotong royong yang sakit tertolong,
"Kata bung Karno bukan begitu, gotong royong itu suka rela, kalau gotong royong dipaksakan itu namanya pemerasan. Kamu BPJS mandiri harus daftarain 1 keluarga 5 orang, itu pemerasan," ujarnya.
Ribka mengatakan seharusnya yang diwajibkan bayar adalah anggota keluarga yang sakit saja.
"Misalkan ada rakyat sakit, sebuah keluarga ada anak yang sakit, anak ketiga misal, gajinya cukup untuk bayar BPJS untuk anak ketiganya itu, nah itu sudah gotong royong," ujarnya," ujarnya.
"Misalnya harus dipaksakan untuk bayar 5 orang, itu pemerasan, itu tanggung jawab negara," ujar Ribka.
Ribka menegaskan seharusnya negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.
"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, kalau nggak kuat ya mundur, ini hak rakyat, padahal undang-undang sudah beramanat begitu, " tegas Ribka.
Ribka mengaku jengkel dengan rumah sakit yang menolak pasien BPJS.
"Ada UU kesehatan pasal 32, apabila ada rumah sakit yang menolak, ada kena sanksi 2 tahun dan Rp 250 juta
"Tetapi nggak pernah dipersoalkan, padahal kejadian itu ada, namun pasien selalu kalah," ujarnya kesal.
Ribka menceritakan pernah disomasi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lantaran ucapannya yang pedas.
"Saya pernah disomasi oleh IDI saat itu saya bilang dokter lebih jahat dari polisi, polisi menilang orang sehat, dokter menilang orang sakit, saya diusir dari IDI, lalu saya bilang yang milih saya bukan ketua IDI tetapi rakyat sukabumi," ujarnya.
Ribka kesal dengan sistem kesehatan di Indonesia.
Menurutnya kini tenaga kesehatan sudah berbisnis.
"Kalau mau jadi dokter ya dokter saja, kalau mau jadi pedagang ya pedagang saja, tapi kan sekarang banyak dokter yang jadi pedagang, kan repot,
"Yang nggak harus USG disuruh USG, dan pasien bayar lagi, kita harus revolusi mental," ujarnya.
Ribka lalu mencontohkan beberapa kasus yang dialami pasien.
Ribka menjuluki rumah sakit dengan sebutan kapiltalisme kesehatan.
"Ada pasien demam, padahal nggak perlu cek laboratorium, cuma dicek lidah saja sudah bisa, disuruh cek laboratorium dan rumah sakit dapat 15 persen keuntungan, lalu hasil ceknya kurang bagus, padahal itu bukan salah pasien, pasien suruh mengulang lagi, nah dapat untung kan rumah sakit 15 persen lagi,
"Alat terpakai, konsultasi dokter terpakai, nah itu kapitalisme kesehatan berlangsung," ujarnya.
Ribka menegaskan agar rumah sakit jangan ada yang menolak pasien yang menggunakan KIS.
"Kalau negara bisa asuransikan kelas 3 ya sudah rakyat terima dulu, siapa tahu nanti pemerintah bisa asuransikan kelas 1," ujarnya.
"Kelas 3 itu untuk KIS, nah, jangan sampai Pak Jokowi bagi-bagi KIS, tetapi KIS nggak laku, itu nyoreng muka Pak Jokowi," ujarnya tegas.
Ribka lalu mencontohkan praktek-praktek nakal rumah sakit yang menolak pasien yang menggunakan KIS.
"Nanti rumah sakit bilang kelas 3 penuh, adanya kelas 1, supaya bayar dulu, namanya rakyat pasti mau disuruh pindah kelas 1 namanya juga untuk kesehatan, KIS nya nggak laku, dan ia ngutang-ngutang untuk bayar rumah sakit,"
"Ini kebobolan yang sudah terjadi di mana-mana," imbuhnya kesal.
Ribka bermimpi agar jangan sampai ada 1 pasien yang tertolak di rumah sakit.
"Kalau ada 1 pasien yang tertolak, maka kita gagal," ujarnya.
Ribka meminta kepada Menteri Kesehatan agar diadakan khusus rapat para menteri untuk membahas BPJS.
"Usul saya, usul ke Pak Jokowi, BPJS ini kan produk unggulan Presiden Jokowi, jadi saya ingin semua menteri bahas BPJS, tetapi jangan Sri Mulyani terus yang ngomong, tapi Pak Menteri Kesehatan yang harus banyak ngomong," ujarnya.
Ribka menegaskan bahwa semua punya hak sehat yang sama.
Ribka menilai bahwa BPJS selama ini tidak sesuai pancasila.
"Sesuaikan BPJS ini sesuai pancasila ini? kalau masih ada pasien yang tertolak berarti nggak pancasila nih, jangan ngomong pancasila mulu, saya muak nih," ujarnya.
Ribka menyoroti Rumah sakit daerah yang kerap dijadikan pendapatan Anggaran Daerah (PAD).
"Rumah sakit RSUD itu nggak boleh dijadiin sumber PAD (pendapatan Anggaran Daerah), nggak boleh," ujarnya.
Ribka bermimpi agar rumah sakit di Indonesia tanpa kelas.
"saya ingin nggak ada yang tertolak pasien 1 pun di rumah sakit, itu mimpi saya, nah itu pancasila," ujarnya.
(*)
• ASN di Karanganyar Ramai-Ramai Berburu Baju Hancinco, Berkah Bagi Para Pedagang
• Dilaporkan Dewi Tanjung ke Polisi, Novel Baswedan: Saya Nggak Mau Menanggapi Orang Ngawur
• Lirik Lagu Man Ana Sabyan Gambus Lengkap dengan Artinya