Disdikbud Jateng Janji Sanksi Kepsek, Jika Sekolah Tidak Segera Kembalikan Uang SPP

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemprov Jateng juga akan ditingkatkan seiring tidak adanya pembayaran SPP.

Upaya Penculikan Anak di Demak, Korban Gigit Pundak Pelaku Lalu Lempar Batu Hingga Lari Kalang Kabut

Tolak Jual Garaga Rp 350 Juta, Panji Petualang: Harga King Cobra Sebenarnya Murah

Bagaimana jika ada dana iuran di luar Rencana dan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)?

Jumeri menegaskan, itu bisa dilakukan asalkan secara sukarela dari orangtua siswa.

Bisa saja sekolah bekerja sama dengan swasta atau dunia usaha.

"Iuran sifatnya sukarela, tidak ada paksaan. Yang miskin dibebaskan."

"Tidak ada kasus ijazah ditahan dan tidak boleh ikut tes lantaran tidak bayar," imbuhnya.

Jumeri menambahkan, SPP gratis bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah.

Lalu perbanyak jumlah peserta belajar di sekolah dan meningkatkan kualitas SDM.

Tak Percaya Warganya tak Punya Beras, Wihaji Langsung Cek Rumahnya, Hal tak Terduga Terjadi

JANGAN DITIRU! Inilan 3 Geng Motor Perempuan yang Jadi Tersangka di Penjarah Toko Busana

Saat ini, angka partisipasi sekolah di Jawa Tengah di angka 78 persen.

Pemprov ingin dengan adanya SPP gratis dapat meningkat menjadi 80 persen lebih.

Sedangkan angka putus sekolah rata-rata di bawah 2 persen dari jumlah murid.

Diharapkan bisa ditekan hingga 1,5 persen.

Alasan putus sekolah karena biaya, harus bekerja dengan orangtua, dan terlibat kasus kriminal.

"Dengan pendidikan, diharapkan masyarakat bisa mencari penghidupan yang layak, bisa bekerja, dan mengubah pola pikir."

"Karena kemiskinan banyak dipengaruhi pola pikir."

"Karena itu, kami berikan kesempatan sekolah gratis," katanya. (Mamduh Adi)

Video Taman Dr Sutomo Batang Cantik dan Indah

Video Jelang Pasar Imlek Kabupaten Pati

Berita Terkini