Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Setelah heboh Keraton Agung Sejagat di Purworejo, kini perhatian masyarakat bergeser ke Blora Jawa Tengah.
Di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, terdapat Keraton Jipang.
Berbeda dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton Jipang sekadar untuk pelestarian budaya dan meningkatkan kunjungan pariwisata.
"Yang di sana (Keraton Jipang) mereka punya izin. Terdaftar di Kemenkumham," ujar Wakil Bupati Blora, Arief Rachman, melalui sambungan telepon, Sabtu (18/1/2020).
• Muncul Kerajaan Djipang di Blora, Gubernur Ganjar: Kalau Mau Buat Kerajaan Lapor Saya!
• Tanda Kiamatkah? Nenek Diperkosa Cucu Sendiri Sampai Berdarah, Alasan Pelaku Bikin Geleng-geleng
• Aksi Pencurian di Semarang Gagal Gara-gara Kepergok Bocah 7 Tahun
• Detik-detik Bambang Tabrakkan Motornya ke Motor Pelaku Penculikan Yang Pukuli Anaknya di Demak
Sejauh ini keberadaan Keraton Jipang, kata Arief, tidak meresahkan masyarakat layaknya yang ada di Purworejo.
Menurutnya, dalam setiap kegiatan yang digelar, masyarakat juga turut menyaksikan.
"Masyarakat juga tidak resah atas keberadaannya," katanya.
Menurut Arief, kalau keberadaan Keraton Jipang sebagai pelesatri budaya, maka pihaknya tidak bisa melarangnya.
Terlebih memiliki legalitas dari Kemenkumham yang mencatatnya sebagai Yayasan Keraton Djipang bernomor AHU-0040171.AH.01.04.Tahun 2016.
Beberapa kali dalam kegiatan yang digelar Keraton Jipang, Pemkab Blora diundang untuk hadir.
"Jadi, arahnya nguri-nguri budaya, jadi kami tidak bisa melarangnya. Terakhir ada kegiatan, kami diundang. Karena lagi ada acara, kami wakilkan ke kecamatan untuk mewakili," ujar Arief.
Sementara, terkait trah keturunan Yayasan Keraton Jipang saat ini, pihaknya tidak memastikan.
"Kalau yang apakah trah, kami tidak bisa memastikan. Juga belum dicek," ujar dia.
Dilansir dari Kompas.com, Keraton Jipang yang ada di Kecamatan Cepu adalah perkumpulan trah Raja Adipati Jipang yang dipimpin oleh Barik Barliyan.
Gusti Pangeran Raja Adipati Arya Jipang II, Barik Barliyan mengungkapkan, legalitas Keraton Jipang selain terdaftar di Kemenkumham juga tercatat di forum silaturahmi keraton nusantara (FSKN).