Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman berdebat dengan anggota DPR Fadli Zon.
Saat itu, Fadjorel Rachman sempat singgung Menhan, Prabowo Subianto.
Kejadian tersebut terjadi di acara Mata Najwa yang tayang Rabu (12/2/20).
Mulanya, Fadli Zon menilai para WNI yang bergabung di ISIS seharusnya diidentifikasi.
"harus diselidiki, mana yang jadi kombatan dengan sadar, atau mejadi korban karena hanya ikut-ikutan, itu yang menjadi PR pemerintah," ujar Fadli Zon.
Setelah itu,Fadli Zon menyoroti hasil program deradikalisasi pemerintah.
• Nikahi Warga Cilacap, Bule Belanda Ini Nafkahi Istri dengan Jualan Kebab di Teluk Penyu
• Beredar Video Kedua Siswi SMP Purworejo Dibully, Perekam Diduga Perempuan, Ganjar Telepon Bupati
• BREAKING NEWS: Tak Diberi Rokok, Dua Remaja Tusuk Sopir Truk di Teluk Penyu Cilacap
• Viral di Media Sosial Video Siswi SMP di Purworejo Dibully Tiga Siswa, Polisi Bentuk Tim Khusus
• Siswi SMP Purworejo Dibully, Ganjar: Saya Telepon Kepala Sekolahnya, Besok Disdik Ambil Tindakan
Fadli Zon menilai, kondisi Indonesia sebelum tahun 1998 tidak ada kasus terorisme yang menonjol.
"Setelah 1998, kita lihat banyak kasus yang menonjol seperti bom Bali dan sebagainya. Kita ingin penanganan kasus seperti ini sustainable, jangan ada terus."
"Untuk itu, sejauh mana keberhasilan program-program deradikalisasi yang sudah banyak habiskan dana APBN? Kita perlu juga evaluasi cara menangani terorisme itu sejauh mana, jangan sampai terorisme ini dibuat ada terus sehingga dibuat ada anggarannya terus, ini sangat berbahaya, mungkin ada saja pihak-pihak yang igin deradikalisasi ada terus " ujar Fadli Zon.
Fadli Zon menyatakan, bisa saja ada pihak yang menginginkan terorisme di Indonesia ada terus.
"Saya yakin orang Indonesia moderat," imbuh Fadli Zon.
Mendengar hal tersebut, Fadjroel Rachman lalu menimpali dan menyinggung sosok Prabowo Subianto.
"Nanti kita tanyakan ke Bapak Menteri Pertahanan," tegas Fadjroel Rachman.
Mendengar itu, Najwa Shihab tertawa dan penonton riuh.
Fadli Zon llau memberikan jawaban dan mengatakan bahwa deradikalisasi merupakana kerja bidang BNPT, buka di kementerian pertahanan.
"Itu bukan di Menteri Pertahanan, itu adanya di BNPT, kepolisian, dan lain-lain," ujar Fadli Zon.
Lalu, Fadjorel Rachman kembali menyanggah.
"Tapi beliau masuk Kemenkopolhukam," papar Fadjroel Rachman.
Mendengar hal itu, Fadli Zon lalu menyebut anggarannya bukan di Kemenhan.
"Ya tetapi anggarannya bukan di Kemenhan. Kalau bela negara bisa dimasukkan ke sana (Kemenhan)," beber Fadli Zon.
Mendengar hal itu, Fadjroel Rachman sepakat bahwa anggaran deradikalisasi bukan di kemenhan.
"Iya maksud saya, beliau (Prabowo) masuk di bidang polhukam, jadi beliau bisa memberikan masukan-masukan," ujar Fadjorel Rachman.
Menanggapi hal tersebut, Fadjroel Rachman menuturkan maksud dari pernyataannya.
"Jangan sampai kita melihat dari kasus per kasus, tetapi tak menyelesaikan masalah," ujar Fadli Zon.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah tegas menolak memulangkan para Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mengadakan Rapat Terbatas membahas permasalahan ini.
Menurutnya langkah ini diambil karena pemerintah lebih mementingkan keamanan 260 juta penduduk Indonesia.
Bahkan Jokowi tidak lagi menyebut mereka WNI eks ISIS melainkan ISIS eks WNI.
"Pemerintah mempunyai tanggungjawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Itu yang kita utamanakan."
"Oleh sebab itu pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada disana, ISIS eks WNI," ujarnya dilansir melalui YouTube Sekertariat Presiden, Selasa (12/2/2020).
Ia menambahkan jika pemerintah akan mengidentifikasi para ISIS eks WNI agar data tersebut bisa dimasukkan ke imigrasi dan mencegah kepulangan mereka ke Indonesia.
"Yang kedua sudah saya perintahkan agar diidentifikasi satu persatu 689 orang yang ada disana. Nama, siapa, berasal dari mana, sehingga data itu komplit."
"Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan disini kalau data itu bisa dimasukkan ke imigrasi tegas ini saya sampaikan, memang dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan," ungkapnya di Istana Negara, Jakarta.
Jokowi mengatakan masih ada kemungkinan memulangkan para ISIS eks WNI yang umurnya di bawah 10 tahun dan sudah tidak memiliki orang tua.
"Kita memang masih memberi peluang untuk yang yatim-yatim piatu yang masih anak-anak dibawah 10 tahun. Tapi kita belum tau apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Ketika ditanya mengenai status kewarganegaraan para ISIS eks WNI dan tanggungjawab pemerintah, Jokowi mengingatkan jika kepergian mereka atas keputusan pribadi.
"Karena itu keputusan mereka harusnya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait keputusan pemerintah dalam wacana pemulangan WNI eks ISIS.
Ia memastikan pemerintah tidak akan memulangkan WNI eks ISIS atau yang terlibat menjadi anggota FTF (Foreign Terorist Fighter) ke Indonesia.
Menurutnya, keputusan ini diambil untuk memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia dan mencegah virus terorisme.
"Keputusan rapat kabinet tadi, apakah teroris di luar negeri yang jumlahnya 689 orang per hari ini WNI yang terlibat FTF itu dipulangkan atau tidak?"
"Keputusan rapat tadi, pemerintah harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta tidak nyaman sehingga pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris."
"Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," ujarnya dilansir melalui YouTube Sekertariat Presiden, Selasa (11/2/2020).
Namun, pemerintah akan tetap mendata WNI eks ISIS dan memertimbangkan kepulangan anak-anak yang masih di bawah 10 tahun.
"Mesikpun begitu pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang identitas dan orang-orang yang dianggap teror bergabung dengan ISIS."
"Anak-anak dibawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya artinya lihat saja anak-anak itu disana ada orang tuanya atau tidak," pungkas Mahfud MD. (*)
• BERITA LENGKAP : Siswi SMP Purworejo Dibully, Beredar Wajah 3 Pelaku Saat Ditangkap, Netizen Kesal
• Akhir Perjalanan Deki Tersesat 5 Hari di Hutan, Cari Sumber Suara Senso untuk Temukan Jalan Pulang
• Jengkel Orang yang Hina Anies Baswedan Tidak Diapa-apain, Sudjiwo Tedjo: Pasti Aku Diserang
• Jengkel Orang yang Hina Anies Baswedan Tidak Diapa-apain, Sudjiwo Tedjo: Pasti Aku Diserang