TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang, sejumlah proyek strstegis akan dikerjakan.
Ada sekira 15 proyek strategis di Kota Semarang.
Seperti Simpanglima Underground, transportasi berbasis rel, expo center, Simpanglima kedua di Pedurungan, outer ring road Semarang-Kendal, dan beberap flyover.
Hal tersebut dipaparkan Assisten Ekonomi Kesra Pembangunan, Widoyono saat menjadi narasumber dalam Seminar Percepatan Infrastruktur Semarang: Menyusun Strategi Pembiayaan, di Balai Kota Semarang, Senin (24/2/2020).
• Cara Borneo FC Patut Ditiru Klub Lain, Pemain Voting Tentutan Kapten Tim, Diego Kembali Terpilih
• KPU Sragen Minta Maaf, Suroto-Suparman Gagal Melaju ke Pilbup, Tak Bisa Maju dari Jalur Independen
• Ikut Lelang Jabatan Kepala BKPP Kudus, Catur Widyatno Perbanyak Doa
Menurutnya, dalam membangun infrastruktur, Kota Semarang tidak bisa mengandalkan APBD Pemerintah Kota Semarang.
Apalagi, pendapatan pada APBD 2020 hanya sebesar Rp 5,093 triliun.
Tentu saja, Pemkot Semarang harus memutar otak agar dapat melakukan percepatan pembangunan.
"Kalau mengandalkan APBD terbatas, APBD provinsi juga terbatas."
"Mengandalkan APBN menjadi alternatif. Dari Kementrian Keuangan kami diberi masukan bahwa kalau tidak puny uang bukan dunia berhenti."
"Kami diberi pilihan ada pinjaman daerah, obligasi daerah," jelas Widoyono.
Dia menyebutkan, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi telah membentuk tim peningkatan akses keuangan daerah untuk mendukung dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.
Beberapa pembangunam infrastrukutur menggunakan strategi pembiayaan non pemerintah sudah dijalankan.
Seperti normalisasi Banjir Kanal Barat, normalisasi Banjir Kanal Timur, SPAM Semarang Barat, revitalisasi Kota Lama, Pasa Johar, dan PLTSA.
• Ganjar Tak Puas Dua Kali Diberi Nilai A Akuntabilitas Kinerja dari Kemen PAN-RB
• Sidang Kasus Dugaan Suap Bupati Nonaktif Kudus, Tamzil Makin Yakin Agoes Kroto Sering Catut Namanya
• Masih Punya Tiga Laga Jelang Kompetisi, Persis Solo Tingkatkan Intensitas Latihan
Proyek-proyek tersebut didanai oleh Pemeritah Pusat melalui Kementrian Keuangan maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pihaknya yakin ke depan infrastruktur Kota Semarang akan semakin meningkat, meskipun APBD Kota Semarang cukup kecil.
Kepala Subdirektorat dan Peratutan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Kementrian Keuangan, Farid Arif Wibowo mengakui, Semarang sudah bagus dalam melakukan pembangunan pembiayaan melalui creative finance (pembiayaan kreatif).
"Kami menilai Semarang cukup cepat. Kami mengapresiasi gerak cepat Pemkot Semarang."
"Kami lihat ada beberapa proyek lain seperti persampahan, LRT, dan lain-lain."
"Kalau bisa dikemas dengan baik akan bagus," kata Farid yang juga menghadiri seminar Percepatan Infrastruktur Semarang: Menyusun Strategi Pembiayaan.
Farid melanjutkan, Pemerintah Pusat mempunyai banyak instrumen baik sistem KPBU ataupun yang lain.
Pihaknya pun mendorong Pemerintah Daerah bisa terbuka menggunakan pembiayaan kreatif untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur.
• Waktu Mepet Sambut Liga 1, Tugas Berat Robert Rene Alberts, Perbaiki Finishing Persib Bandung
• Cristiano Ronaldo Juga Atlet Terkaya di Medsos, Cuma Satu Postingan Twitter Dapat Rp 12 Miliar
• Satu Bakal Paslon Tapi Ditolak, KPU Pastikan Tak Ada Calon Independen dalam Pilbup Semarang
Dia menyebutkan, saat ini APBN dan APBD hanya 41 persen dari kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada 2020-2024 yakni mencapai Rp 6.445 triliun.
"Sehingga sisanya perlu pembiayaan kreatif, tidak hanya bergantung APBD dan APBN."
"Dari pusat menunggu bagaimana Pemda bisa menyiapkan proyek daerah untuk propose kepada kami," ujarnya.
Menurutnya, memang ada kriteria tertentu proyek-proyek yang dapat diajukan kepada Pemerintah Pusat.
Secara sektoral ada 19 sektor pembangunan, semisal sektor jalan, perhubungan, pelabuhan, dan lainnya.
Proyek yang diusulkan juga harus layak.
Artinya, sudah masuk dalam RPJMD.
Dari sisi proyek, proyek yang diusulkan harus punya sisi visibility segi financial.
"Artinya, kalau proyek itu ditawarkan ke swasta, swasta mau," tambahnya.
Proyek usulan Pemerintah Daerah yang layak, kata Farid, akan dipilih untuk masuk sistem KPBU, dukungan APBN, atau pembiayaan lain. (Eka Yulianti Fajlin)
• Tak Kapok Pasca Kontroversi Musim Lalu, Ferrari Ingin Tetap Pakai Team Order di Formula 1
• Oknum Dosen Cabuli Mahasiswi di Padang, Korban Berhasil Lari Pasca Ditarik Masuk Kamar Mandi
• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Cahyo Tersengat Listrik, Saat Hendak Singkirkan Kabel di Jalan