Virus Corona Jateng

DPRD Kota Semarang Bagikan 17 Ribu Paket Sembako untuk Warga Terdampak Virus Corona

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: muh radlis
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim membagikan bantuan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang membagikan sekitar 17 ribu paket sembako untuk warga yang terdampak covid-19. Hal ini sebagai bentuk upaya membantu Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penanganan covid-19.

Pembagian sembako sudah dimulai sejak Kamis (23/4/2020) dan ditargetkan akan rampung Sabtu (25/4/2020).

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim mengatakan, DPRD telah melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 10,3 miliar.

Bayinya Masih Pakai Pampers dan Pakaian saat Dimakamkan, La Nguna: Itu Terus Membayangi Saya

Babi Hutan Ngamuk Acak-acak Rumah Robiyah di Wonosobo, Darahnya Berceceran Tertembus Peluru Polisi

Dokter Positif Corona yang Mengoperasi Almarhum Anggota DPR Mbah Roso di Pati Dinyatakan Sembuh

Banting Harga, Diskon Besar-besaran Fortuner Tembus Rp 100 Juta, Innova Rp 70 Juta

Hal itu untuk penanganan covid-19, termasuk pembagian sembako ini.

"Ini anggaran pergeseran dari dewan. Kami hanya mendistribusikan saja.

Rencananya, kami bagikan April untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat puasa dan Mei nanti menjelang hari raya idul fitri," terang Mualim, Jumat (24/4/2020).

Dia memaparkan, masing-masing anggota dewan sudah melakukan pendataan.

Sembako didistribusikan ke warga melalui angota dewan di setiap wilayah masing-masing.

Warga yang sudah mendapatkan bantuan sembako dari Pemerintah Kota Semarang tidak masuk dalam data penerima bantuan dari DPRD agar pembagiannya merata.

"Kami data jangan sampai yang sudah dapat dari pemkot terus dapat lagi dari dewan.

Sehingga, pembagian sembako bisa merata seluruh warga yang terdampak," ujarnya.

Di sisi lain, Mualim mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang yang sudah mendistribusikan bantuan ratusan ribu sembako kepada warga yang terdampak.

Menurutnya, memang masih ada kekurangan lantaran anggaran yang terbatas dan dilakukan skema prioritas dimana warga yang sangat berdampak diutamakan mendapatkan bantuan.

"Semua pasti ada yang tidak sempurna.

Kami evaluasi memang di masyarakat ada yang merasa kok belum dapat.

Halaman
12

Berita Terkini