Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, Didik Hermawan dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Fraksi PKS dan tidak menjadi juru bicara selama satu tahun.
Sanksi tersebut diberikan kepada Didik seusai tampil tampil mengenakan baju batik Gibran Rakabuming Raka yang mengisyaratkan mendukung Gibran dalam Pilkada Serentak Kota Solo 2020.
Kejadian itu terjadi saat dirinya membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Solo pada Rabu (29/7/2020) kemarin.
• Kader PKS Solo Pakai Batik Gibran, Ketua DPW Jateng: Komunikasi Terus, Dukungan Tidak
• Inilah Alasan Kader PKS Kota Solo Pakai Baju Batik Gibran: Lha, Ini Usulan Kaukus Muda
• Soal Kemungkinan Pasangkan Purnomo & Kerabat Keraton Solo Tantang Gibran, Ini Kata PKS Jateng
• Jepang Mulai Gusar dengan Aksi Pesawat Tempur China Sering Menyusup Wilayah Udara
Berkenaan dengan kejadian tersebut, Fraksi PKS DPRD Kota Solo memanggil Didik guna klarifikasi atas sikapnya di Ruang Fraksi PKS pada Kamis (30/7/2020).
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Solo, Asih Sunjoto Putro menyampaikan, keputusan telah diambil terkait kejadian tersebut.
Ada beberapa sanksi yang dikenakan kepada Didik atas tindakan politiknya.
"Mencabut status saudara Didik Hermawan sebagai sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo (hingga batas waktu yang tidak ditentukan). Tidak menjadikan jubir fraksi selama satu tahun. Dalam forum resmi kedewanan, dilarang memakai pakaian yang sama dan serupa seperti kejadian sebelumnya," katanya seusai rapat fraksi.
Dia menjelaskan, sanksi yang diberikan kepada Didik sudah melalui beberapa pertimbangan.
Di antaranya, apa yang dilakukan Didik tidak dikomunikasikan dengan fraksi sehingga menimbulkan kegaduhan.
Selain itu, Didik ditunjuk sebagai perwakilan Fraksi PKS sebagai jubir dalam kesempatan itu.
Ketua DPD PKS Solo, Ghofar Ismail menjelaskan, sebelum digelar rapat fraksi pada hari ini, telah dilakukan pertemuan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) terkait kejadian tersebut.
"Sanksi diserahkan kepada fraksi dalam arahkan kita. Karena memang terjadi di forum DPRD, diutus oleh fraksi. DPTD menyetujui sanksi yang diberikan," ungkapnya.
Dia menegaskan, DPD PKS Kota Solo tetap konsisten untuk menjaga iklim demokrasi di Kota Solo.
Pihaknya terus berupaya hingga batas akhir pendaftaran calon kepala daerah, untuk membangun koalisi agar dapat bersaing dengan pasangan Gibran-Teguh yang diusung PDI-P.
"Struktur DPD PKS mengingatkan kepada fraksi dan kader agar patuh terhadap kebijakan struktur. Beda pendapat monggo, tapi ketika struktur mengambil kebijakan harus tegak lurus," ucapnya.
Sementara itu Didik Hermawan mengucapkan permintaan maafnya kepada masyarakat yang telah mendampingi PKS selama ini. Dirinya akan taat terhadap keputusan partai.
"Saya minta maaf atas kejadian kemarin, yang mungkin dirasa melukai, menyepelekan aspirasi dari umat. Saya minta maaf," ungkapnya.
Diberitakan sbeelumnya, Didik Hermawan, memakai baju khas pendukung Gibran Rakabuming Raka atau Batik Gibran, batik "Indonesia Raya", saat mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Solo di Jalan Adisucipto, Rabu (29/7/2020).
Sementara itu, saat dikonfirmasi Tribunnews, Didik mengatakan, aksinya itu adalah untuk menegaskan lagi dukungan Kaukus Muda PKS kepada putra sulung Presiden Joko Widodo di Pilkada 2020.
"Karena PKS belum bersikap jadi memang mengumpulkan berbagai macam alternatif. Apalagi PKS sampai sekarang masih berusaha membentuk koalisi. Koalisi itu menurut perhitungan kaukus muda mungkin agak susah terbentuk," kata Didik kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu.
"Makanya, kita tinggal pilihannya antara Gibran, Bajo atau netral. Lha, kaukus muda memang kumpulan anak-anak muda kita mengusulkan kepada struktur DPD PKS untuk mendukung calon wali kota Mas Gibran," sambung dia.
Namun demikian, dirinya akan membuka peluang jika nantinya PKS menemukan calon politisi muda untuk melawan Gibran.
"Seandainya nanti kira-kira PKS dan koalisi menemukan calon yang tepat mungkin kita bisa kompromi. Seandainya nanti tidak menemukan sosok yang tepat yang memiliki semangat muda, memiliki visi misi modern kita tetap akan menginginkan agar struktur mendukung Gibran, tapi semua nanti diputuskan masih ada waktu," terang dia.
Sementara itu, Ketua Bappilu DPD PKS Kota Solo, Sugeng Riyanto, mengaku kaget dengan tindakan Didik Hermawan tersebut.
"Saya sendiri kaget kenapa dia pakai itu. Tanpa koordinasi, mak benduduk (tiba-tiba) pakai baju itu," kata Sugeng, Rabu (29/7/2020).
Sugeng lalu menegaskan, sikap Didik bukanlah perintah partai. Pasalnya, hingga saat ini PKS masih menjalin koalisi untuk mencari calon lawan Gibran-Teguh.
Aksi Didik ini membuat gaduh PKS, lantaran selama ini PKS bertekad akan membentuk koalisi penantang Gibran dengan cara apapun.
DPD PKS Kota Surakarta tidak menutup kemungkinan memberikan sanksi untuk Didik Hermawan.
Sebab, dia menggunakan baju batik Gibran Rakabuming Raka saat membacakan pandangan umum fraksi PKS di
"Kita ini sedang bersusah payah mengupayakan kapal koalisi, aksinya itu berdampak signifikan pada Partai khususnya konstituen," kata Sugeng.
Sugeng Riyanto mengatakan, apa yang dilakukan Didik Hermawan tidak pantas di forum seperti Rapat Paripurna.
Sebab, dalam rapat paripurna tersebut dia mewakili Fraksi Partai PKS.
"Bukan dirinya sendiri, dia dapat tugas dari partai membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna," kata Sugeng, Rabu (29/7/2020).
Menurut dia, anggota lainnya di Fraksi PKS saja tidak pernah menggunakan baju partai saat membacakan pandangan umum dalam rapat Paripurna.
"Ini malah pakai baju itu (relawan Gibran), menurut saya disitu kesalahannya," papar dia.
"Misal diluar forum atau dia secara pribadi bisa ditolerir, tapi ini di forum resmi dan sakral," kata dia.
Pihaknya akan segera melakukan klarifikasi pada Didik atas aksinya itu.
Soal sanksi akan ditentukan setelah klarifikasi itu.
Direspons PKS Jateng
Sementara soal kader PKS pakai batik Gibran juga menjadi perhatian DPW PKS Jateng. Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih, menuturkan hasil rapat terakhir soal pilkada Solo pada awal pekan kemarin belum ada keputusan akan mengusung siapa kandidat yang akan diusung.
"Kami masih terus komunikasi dengan semua pihak, termasuk juga dengan Gibran. Tapi dukungan tidak," kata Fikri kepada Tribunjateng.com, Kamis (30/7/2020).
Yang jelas saat ini, lanjutnya, PKS terus menggalang koalisi agar ada rival Gibran. Diharapkan Pilkada Kota Solo tidak hanya diikuti satu pasangan melawan kotak kosong.
Menurutnya, PKS telah menisbatkan diri bagian dari umat. Karena itu, harus menampung suara-suara yang merasa kecewa, prihatin, jika pilkada hanya diikuti satu pasangan saja.
"Harus ada yang menampung aspirasi itu. Solo kan warna-warni, indeks pembangunan manusianya juga bagus. Jika hanya disuguhkan satu pilihan saja kan kasihan, tidak sehat bagi demokrasi," ujar pria yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.
Selain itu, meskipun hanya memperoleh lima kursi di DPRD Solo, PKS merupakan peringkat kedua. Dimana peringkat pertama yakni PDI Perjuangan dengan perolehan 30 kursi.
Sedangkan 10 kursi lainnya dibagi empat partai: Golkar (3), PAN (3), Gerindra (3), dan PSI (1).
"Karena peringkat kedua, PKS punya tanggung jawab besar untuk menjadi penyeimbang, menyehatkan (demokrasi) Solo," ucapnya.
Sebagian besar partai yang memiliki kursi di parlemen Solo telah merapat ke barisan putra sulung Presiden Jokowi itu.
Ketika ditanya apakah jika gagal membentuk koalisi bakal mendukung Gibran, Fikri menegaskan belum tentu.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jateng IX (Brebes, Tegal, Kota Tegal) ini yakin dinamika politik di Kota Bengawan terus berjalan hingga tahap pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada 2020.(*)